Madiun (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun kembali menuai kecaman.
Setelah sebelumnya kasus Keracunan melanda tiga SDN di Kecamatan Mejayan. Kali ini, paket makanan untuk anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaporkan berisi roti berjamur. Temuan ini semakin memperpanjang daftar persoalan MBG yang tak kunjung tuntas.
Keluhan datang dari Abdul Jalil, wali murid PAUD/TK Al Hidayah Klorogan. Ia mengungkapkan bahwa dari total 16 item paket MBG yang diterima anaknya untuk konsumsi selama libur sekolah, empat di antaranya dalam kondisi tidak layak makan.
“Begitu dibuka di rumah, rotinya sudah berjamur. Ini jelas berbahaya untuk anak-anak,” kata Jalil, Selasa (29/12/2025).
Paket tersebut dibagikan sekolah pada Senin (29/12/2025) dan disebut berasal dari Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Ar-Rahmah. Namun, Jalil mengaku tidak mengetahui secara pasti lokasi dapur penyedia MBG tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan, temuan roti berjamur ini diduga bukan kasus tunggal. Berdasarkan komunikasi antar wali murid di grup sekolah, sejumlah orang tua lain disebut mengalami kondisi serupa.
“Pihak sekolah sudah meminta agar paket bermasalah didokumentasikan. Dari obrolan di grup, sepertinya banyak yang dapat makanan dengan kondisi sama,” ujarnya.
Selain soal keamanan pangan, Jalil juga mengkritik keras isi paket MBG yang dinilainya tidak sesuai kebutuhan gizi anak usia dini. Dalam paket tersebut hanya terdapat roti, keripik, dan kacang kapri kemasan tanpa makanan pokok yang bernilai gizi seimbang.
“Ini untuk anak PAUD, tapi menunya seperti disamakan dengan anak SD atau SMP. Tidak ada makanan utama yang layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, masalah serupa juga terjadi pada distribusi pekan sebelumnya dengan komposisi paket yang hampir sama. Hal ini membuat orang tua semakin khawatir terhadap konsistensi dan pengawasan program MBG di wilayah Madiun.
Kondisi ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Madiun, yang sebelumnya juga diwarnai kasus keracunan siswa. Alih-alih berbenah, persoalan justru kembali muncul dengan potensi risiko kesehatan yang tak kalah serius.
Jalil pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak sekadar melakukan klarifikasi, melainkan evaluasi total terhadap SPPG yang bermasalah.
“Kalau sudah berulang dan menyangkut keselamatan anak-anak, dapurnya harus dievaluasi bahkan ditutup. Jangan tunggu ada korban lagi,” pungkasnya. (rbr/ted)