Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pertengahan Juli 2025. Persiapan pelaksanaan, mulai dari sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga calon peserta didik tingkat SMP dan SMA telah rampung. Namun, rombongan belajar (rombel) tingkat SD masih belum terpenuhi karena kendala pada izin orang tua.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menyatakan bahwa proses belajar di sekolah yang seluruhnya gratis itu direncanakan mulai 14 Juli 2025. “Rencana pelaksanaan 14 Juli kita gak ngerti maju mundurnya. Tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak, menunggu dari Kemensos,” jelasnya, Kamis (19/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh rombel tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombel dengan jumlah maksimal 25 siswa per rombel. Sementara rombel SD belum mencapai kuota minimum karena rendahnya kesediaan orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti sistem boarding.
“Memang orang tua sangat tidak ikhlas sepertinya. Jadi kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” tegas Henik.
Menurutnya, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, tetapi bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu rombel. Dari 17 anak yang sempat mendaftar, kini hanya tersisa dua siswa yang dipastikan akan tinggal di asrama. “Sampai saat ini tinggal dua yang orang tuanya ikhlas untuk boarding,” ungkapnya.
Upaya terus dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Banyuwangi dan para pendamping PKH untuk mengejar kuota minimal 25 siswa. Henik menyebut, kesulitan ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.
“Jadi kami berupaya terus, kami optimislah di usia jenjang kelas berapa pun, kan campuran kalau SD. Kalau pada akhirnya cuma 2 siswa, kita tunggu keputusan Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, pembenahan sarana prasarana di Gedung Diklat Licin yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat terus dipacu. Henik memastikan gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba. “Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles sedikit,” bebernya.
Untuk tenaga pengajar, proses rekrutmen telah rampung. Hanya posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan ASN di Banyuwangi. “Itu kita serahkan ke Kemensos, Kemensos yang akan mengisi,” pungkas Henik. [alr/beq]