Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan dampak nyata di lapangan.
Komitmen tersebut menjadi dasar bagi langkah Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030.
Hal itu disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).
“Indonesia menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” ujar Sugiono.
Menurutnya, dalam momentum delapan dekade PBB, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong agar PBB menjadi organisasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan dampak konkret di lapangan.
“Karena itu, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029–2030. Hal ini bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar,” tegasnya.
Sugiono menilai pencalonan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral.
Dia menekankan bahwa di tengah tatanan dunia yang semakin kompleks atau multiplex, multilateralisme kini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang ditopang oleh beragam platform kerja sama.
“Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di berbagai arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Indonesia aktif berpartisipasi di berbagai forum strategis global seperti BRICS, G20, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sugiono menegaskan keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih kubu tertentu, melainkan untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis Indonesia.
“Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.
Pendekatan serupa, lanjut Sugiono, juga menjadi landasan Indonesia dalam memimpin Developing Eight (D8) pada periode 2026–2027. Pemerintah menargetkan keketuaan D8 yang lebih berorientasi pada hasil, dengan fokus pada penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama di bidang ekonomi biru, sains, dan teknologi.
“Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia yang semakin transaksional, D8 memberi ruang bagi Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” tuturnya.
Lebih jauh, Sugiono menegaskan bahwa cara pandang tersebut juga membentuk keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam. Ia menyebut dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola secara terencana, lintas sektor, dan berkelanjutan.
“Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat. Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” pungkas Sugiono.