Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut Indonesia harus menerima kenyataan bahwa memang masih diperlukan importasi beras. Hal ini tercermin dari data historis impor Indonesia.
“Impor itu jelas pencatatannya, kalau produksi kan klaim. Mari kita lihat data historical. Indonesia itu rata-rata pasti mengimpor walaupun ada satu tahun (atau) dua tahun tidak impor, tapi di tahun berikutnya impor,” kata Yeka kepada wartawan di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).
Sejalan dengan itu, Yeka menilai pemerintah perlu membuat perencanaan impor beras jangka panjang. Menurutnya, hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mengukur kebutuhan impor yang diperlukan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, masyarakat pun tidak menjadi kaget apabila pemerintah memutuskan untuk mendatangkan beras dari luar negeri. Ia turut mengusulkan agar pemerintah berhenti menggunakan definisi swasembada 100%.
“Gunakanlah misalnya swasembada 80% atau 90%. Artinya, kalau 90% swasembada, 10%-nya boleh (impor), sehingga ketika ada keputusan impor tidak disalahkan, tidak diperdebatkan, tidak menjadi area hujatan,” tuturnya.
Menurut Yeka, tensi politik dalam masalah perberasan harus diturunkan, sebab yang menjadi korban itu masyarakat dan petani.
“Tinggal pemerintah tentukan, mulai saatnya sekarang swasembada jangan 100%, karena faktanya impor,” terang dia.
“Kita nggak bisa mengatakan swasembada itu di satu tahun, buat apa? Buat apa kita menyatakan swasembada satu tahun, dua tahun, tiga tahun, (tapi) tahun keempat dan tahun kelimanya kita impor. Nothing,” imbuhnya.
Untuk itu, dia menekankan bahwa impor beras merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, bukan juga berarti tidak melakukan upaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Menurutnya, peningkatan produksi di dalam negeri tetap bisa dilakukan bersamaan dengan dilakukannya importasi.
“Terima saja kenyataannya kita itu perlu impor, belum cukup. Target swasembada diturunkan. Nanti selagi target swasembada diturunkan, berarti ada kepastian dalam perencanaan pengadaan, maka pemerintah mulai melakukan pembenahan secara tenang. Sekarang (kalau) impor ada yang kebakaran jenggot kan, ada kementerian marah-marah. Nah jadi kita harus relax dan pemerintah punya perencanaan untuk menata produksinya,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Live Now! Editor’s View: RI Jor-Joran Impor Beras, Tanda Apa?
(wia)
