Respons Menkes soal Temuan KPK Terkait PPDS Ditanya Isi Saldo Rekening

Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak berkomentar banyak soal temuan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Menurutnya, hasil dari temuan tersebut lebih tepat ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Saya rasa itu di ranah Kemendikbudristek ya,” tegasnya kepada detikcom di Gedung RSCM Kencana, Senin (23/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, KPK mengidentifikasi risiko korupsi PPDS, salah satu indikasinya juga terlihat dalam proses seleksi di tahap wawancara. Calon peserta wajib menunjukkan saldo rekening mereka, dengan dalih keperluan selama pendidikan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Pihak universitas disebut tidak ingin peserta nantinya putus jalan di tengah program PPDS. Survei KPK menemukan hal semacam ini dialami 58 responden dari lebih 1.400 residen atau lulusan PPDS yang disurvei hingga 2023.

Enam di antaranya bersedia menunjukkan saldo tabungan di atas Rp 500 juta, empat responden dengan saldo di sekitar Rp 250 hingga Rp 500 juta, 11 responden memiliki saldo tabungan Rp 100 hingga Rp 250 juta, 19 responden di bawah Rp 100 juta, dan 18 responden tersisa tidak bersedia atau berkenan menunjukkan saldo tabungan mereka.

Responden tersebar merata dari universitas di wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Baik dari prodi radiologi, penyakit dalam, bedah saraf, bedah, anestesi, saraf/neurologi, kedokteran jiwa, anak, mata, THT-KL, bedah plastik rekonstruksi dan estetik, bedah urologi, patologi klinik, obgyn, orthopedi, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran fisik dan rehab dan BTKV.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Azhar Jaya ikut menyayangkan temuan tersebut. Menurut dia, tidak seharusnya wawancara tersebut dijadikan pertimbangan, atau dilibatkan dalam tahap seleksi PPDS.

“Saya rasa namanya kuliah tentu membutuhkan pengorbanan baik dari segi waktu, biaya, perhatian ke keluarga dll, namun jika masalah saldo rekening dijadikan bahan pertimbangan, menurut saya tidak perlu lah seperti itu,” beber dia kepada detikcom, Senin (23/12).

(naf/kna)