Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta kepada masyarakat melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silahkan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan setiap laporan harus dilengkapi data awalan sehingga dalam proses kajian serta verifikasi menjadi lebih presisi. Setiap laporan akan dianalisis oleh tim KPK untuk mengetahui apakah perkara yang diajukan termasuk unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
Begitupun tindakan yang diambil KPK dapat berupa penindakan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi kepada pihak-pihak terkait.
“Apakah kemudian nanti masuk ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan atau koordinasi dan supervisi yang kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya,” ujarnya.
Budi menyebut terkait kerugian keuangan negara harus dihitung oleh auditor negara, seperti BPK atau BPKP. Dugaan ini diungkapkan oleh Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.
Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.
“Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Namun, di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).