Begitu pula dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi yang dinilai kerap tersangkut masalah hukum, seperti judi online (judol).
Seirama dengan pergantian Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Kadir Karding, dimana ada persoalan bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara dalam kasus pembalakan liar.
“Menteri Olahraga Dito Ariotedjo hampir sama, karena memiliki persoalan kasus BTS. Cuma untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, siapa yang menyangka ikut diganti,” ujarnya.
Pergantian Menpora ini memperkuat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan siapa bosnya.
“Lebih ke arah memperlihatkan who’s the boss. Jadi pergantian ini masih persoalan internal,” urainya.
Menurut dia, reshuffle menteri ini seharusnya lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Mengingat rakyat meminta juga pergantian untuk Kapolri.
“Saya kira reshuffle ini belum mengakomodir keinginan rakyat yang begitu kuat terlihat dalam gelombang protes beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Dia menganalisa bahwa adanya gelombang protes ini juga kurang lebih akibat kebijakan dari Sri Mulyani yang terbiasa ingin menyenangkan pimpinan. Namun, dengan tidak mempertimbangkan risiko yang begitu mahal dan besar.
“Ya, dengan program Prabowo yang mahal, Sri Mulyani justru memberikan dorongan yang meningkatkan beban rakyat dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Akibatnya pajak meningkat di banyak daerah,” paparnya.
Kondisi ini diperparah dengan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes yang meledak dimana-mana.