Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun Nasional 31 Desember 2025

Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
MENJELANG
denting lonceng pergantian tahun 2025, Indonesia seolah sedang berdiri di depan cermin besar yang permukaannya mulai memperlihakan goresan keretakan menyilang di beberapa lokasi.
Yang tampak sekilas adalah bayangan bangsa yang terkesan ingin bergegas dan sangat berhasrat untuk mendapatkan panggung besar di aras global.
Namun, sebenarnya napasnya tersengal ketika memasuki gang-gang sempit gelap, yang justru berada di negeri sendiri.
Tahun pertama pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kita drama kolosal baru, dari gertakan efisiensi yang membuat wajah fiskal daerah membiru karena pucat pasi, hingga kepulan gas air mata di bawah terik matahari akhir Agustus 2025 yang telah membakar kesadaran publik tentang berbagai keretakan yang ada di dalam
kekuasaan
.
Sebagai bangsa, Indonesia hampir melewati 365 hari yang penuh dengan kontradiksi antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang dirasakan di atas meja makan rakyat kebanyakan.
Mari kita putar kembali ingatan ke awal tahun, saat aroma kekuasaan “anyar” masih terasa segar.
Saat itu, kita menyaksikan fenomena unik yang saya sebut sebagai “kejutan dingin tapi menyakitkan” dari Jakarta.
Kebijakan efisiensi radikal yang dicanangkan Jakarta seketika mengubah wajah birokrasi di daerah menjadi pucat pasi. Niatnya mulia, setidaknya di atas kertas, yakni membersihkan lemak-lemak anggaran yang selama ini menjadi bancakan birokrat lokal.
Namun, ketika keran itu diputar terlalu kencang tanpa bantalan yang dipersiapkan terlebih dahulu, yang terjadi bukanlah penghematan produktif, melainkan kepanikan kolektif yang pada beberapa kasus justru melumpuhkan layanan publik di daerah.
Pemerintah daerah, dari pesisir hingga pegunungan, mendadak ketar-ketir tersengal sengal kehilangan napas fiskal karena pemotongan drastis dana transfer ke daerah.
Dampak lanjutannya sudah bisa ditebak. Ketika “jatah” dari pusat menipis, rakyatlah yang diminta menanggung beban dosanya.
Di Kabupaten Pati dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah serta luar Jawa, kenaikan pajak daerah menjadi pil pahit yang harus ditelan warga di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih pasca-pandemi.
Pajak barang dan jasa tertentu, pajak hiburan, hingga pajak bumi dan bangunan melonjak tanpa kompromi.
Negara seolah sedang berhemat di level atas demi citra fiskal yang sehat di mata investor. Namun di saat yang sama, kebijakan tersebut justru meminta rakyat di level paling bawah untuk merogoh kocek lebih dalam demi menutup lubang-lubang anggaran yang ada.
Inilah paradoks efisiensi yang sebenarnya telah melukai rasa keadilan publik di semua daerah, kebijakan yang rapi di meja kantor kementerian di ibukota negara, tapi menyakitkan saat menyentuh kulit rakyat kecil.
Ketegangan fiskal yang terpendam sejak awal tahun tersebut akhirnya menemukan muaranya pada Agustus 2025. Bulan yang seharusnya menjadi perayaan kemerdekaan, justru berubah menjadi panggung perlawanan.
Sejarah mencatat bahwa kemarahan publik tidak pernah lahir dari ruang hampa, tapi akumulasi dari rasa ketidakadilan yang dipicu oleh kontrasnya kehidupan para elite dengan realitas kehidupan rakyat yang kian terjepit.
Saat masyarakat masih berjuang dengan harga beras yang enggan turun dan tarif listrik yang kian mencekik, muncul kabar tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang angkanya melukai nalar sehat.
Tentu bukan sekadar soal nilai nominal rupiah yang ditransfer ke rekening para wakil rakyat, tapi soal empati yang absen dari ruang-ruang kekuasaan.
Demonstrasi besar-besaran pun pecah, bukan hanya di Jakarta, tapi menjalar seperti api yang tertiup angin ke kota-kota besar lainnya mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Mataram hingga Makassar.
Selama satu minggu penuh, denyut nadi ekonomi dan politik seolah berhenti berdetak. Jakarta lumpuh dalam balutan orasi, barikade, dan kepulan asap.
Peristiwa tersebut adalah momen di mana rakyat, dari mahasiswa hingga pengemudi ojek daring, bersatu untuk mengingatkan penguasa bahwa mandat bukanlah cek kosong untuk berfoya-foya di atas kondisi kemiskinan dan penderitaan yang kian menganga.
Ketimpangan ekonomi yang melebar bukan lagi sekadar angka statistik dalam laporan BPS yang biasanya memang sangat kaku, melainkan menjadi kemarahan nyata yang tumpah ke aspal jalanan.
Saat itu, kita melihat bangsa yang katanya kaya sumber daya alam dan kaya secara nilai-nilai luhur ini justru sedang menggugat nurani pemimpinnya sendiri, dengan amarah menuntut agar kebijakan tidak hanya berpihak pada segelintir orang yang duduk di singgasana empuk, sementara mayoritas rakyat harus mengencangkan ikat pinggang hingga sesak napas karena tercekik secara multidimensi.
Di tengah kemelut domestik yang membara tersebut, Presiden Prabowo seolah menemukan panggung yang lebih nyaman dan jauh dari aroma gas air mata, yakni kancah internasional.
Kita menyaksikan seorang pemimpin yang fasih berbahasa asing, terkesan gagah, dan tampak sangat berwibawa di depan kamera para jurnalis global.
Pidatonya di markas PBB pada September 2025 lalu memang memukau secara estetika dan retorika, penuh dengan diksi-diksi tentang perdamaian dunia dan peran penting Indonesia sebagai jembatan peradaban.
Dari sana, lahirlah apa yang disebut sebagai Gaza Plan, inisiatif perdamaian yang di atas kertas tampak heroik dan visioner. Di panggung itu, Indonesia seolah ingin mengukuhkan diri sebagai juru selamat di kawasan Timur Tengah.
Namun, bagi mata yang jeli dan kritis, rencana tersebut terasa seperti bangunan megah tanpa fondasi yang kokoh.
Inti dari luka yang menganga di Timur Tengah, yakni kedaulatan penuh Palestina dalam skema solusi dua negara yang diakui secara internasional, tetap tak tersentuh secara substansial.
Diplomasi Indonesia di tahun 2025 ini terasa seperti pertunjukan kembang api di malam hari, indah dipandang, meriah dalam sekejap, membuat orang berdecak kagum, tapi meninggalkan kegelapan dan residu asap yang bau segera setelah cahayanya padam.
Negara ini terlihat sibuk dengan kosmetik diplomasi yang cantik di layar televisi, tapi gagal menyentuh jantung persoalan yang sesungguhnya.
Bahkan ada kesan bahwa panggung internasional hanya digunakan sebagai pelarian dari kerumitan persoalan di dalam negeri yang tidak kunjung menemukan solusi konkret.
Ironisnya, kegagahan di level global itu berbanding terbalik dengan pengaruh nyata Indonesia di halaman rumah sendiri, kawasan Asia Tenggara.
Indonesia seolah kehilangan magisnya sebagai “pemimpin alami” persemakmuran negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN.
Indonesia tampak absen, atau setidaknya sangat minim berperan, dalam mendinginkan bara konflik yang kembali memanas antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa wilayah dan perbatasan.
Padahal, stabilitas kawasan adalah marwah bagi kepemimpinan Indonesia sejak puluhan tahun lalu.
Peran Indonesia sangat menonjol di era Orba sehingga Presiden kedua negeri ini, Soeharto, menjadi kebanggaan pemimpin di Burma (sekarang Myanmar), di Malaysia bahkan Singapura.
Minimnya peran kepemimpinan ini secara otomatis berdampak memperlemah posisi tawar ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.
Memang, pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur jelang akhir tahun 2025 ini, perjanjian damai antara Thailand dan Myanmar telah ditandatangani dengan disaksikan oleh Donald Trump, yang kembali memperlihatkan dominasi pengaruh luar negeri mondialnya juga di kawasan kita.
Namun, kita semua mengetahui bahwa perjanjian perdamaian tersebut mendadak menjadi hambar kembali karena beberapa minggu kemudian, perang kembali pecah antara serdadu negeri Gajah Putih dan negeri The Land of Golden Pagodas.
Diakui atau tidak, salah satu kerapuhan tersebut disebabkan oleh absennya “sentuhan tangan dingin” Jakarta sebagai kakak tertua di kawasan.
Indonesia terlalu sibuk mengejar sorot lampu di panggung global yang lebih glamor, tapi lupa menyapu lantai kawasan di mana rumah kita berdiri yang mulai berdebu dan bahkan retak.
Diplomasi yang terlalu berorientasi pada citra personal pemimpin seringkali melupakan kedalaman relasi geopolitik yang sifatnya organik dan berkelanjutan di tingkat regional.
Dari sisi ekonomi, jika kita menilik angka-angka yang dirilis pemerintah di penghujung tahun, para teknokrat mungkin akan tersenyum bangga melihat pertumbuhan yang kembali ke jalur 5 persen.
Secara makro, angka tersebut adalah prestasi. Namun, bagi saya sebagai seorang pengamat, angka tersebut hanyalah “fatamorgana statistik” yang berpotensi menyesatkan jika tidak dibedah lebih mendalam.
Di lapangan, kehidupan masyarakat masih terasa mencekik dan sulit. Pertumbuhan tersebut masih belum menetes ke bawah, seolah tertahan di puncak-puncak gedung pencakar langit dan masuk ke kantong-kantong para pemilik modal besar. Dengan kata lain, ketimpangan masih berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Fakta sosiologisnya, pengangguran muda atau
youth unemployment
masih menjadi bom waktu yang terus berdetak di pusat-pusat kota hingga pelosok desa.
Indonesia telah menciptakan generasi yang merasa asing di tanah airnya sendiri karena sulitnya mencari penghidupan layak, sementara syarat kerja kian tidak masuk akal dan upah riil terus tergerus inflasi.
Kita melihat dengan jelas pertumbuhan ekonomi sekadar di atas kertas, tapi tidak melihat pemerataan “harga diri” tersebut melebar sampai ke meja makan rakyat.
Kesenjangan ini jika dibiarkan akan menjadi bahan bakar bagi konflik sosial yang jauh lebih besar di masa depan.
Ekonomi bukan hanya soal angka PDB, melainkan juga soal bagaimana seorang bapak bisa membelikan susu untuk anaknya tanpa harus meminjam pada platform kredit daring yang bunganya kian mencekik leher.
Demikian pula fakta pasangan suami istri yang harus membawa serta seorang balita mereka bersepeda motor sebagai kurir jasa pengiriman paket demi sesuap nasi.
Tak lupa, tahun 2025 pun ditutup dengan catatan kelam dan duka yang mendalam dari bumi Sumatera.
Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang datang bertubi-tubi menggulung merenggut ratusan nyawa sekali sapu dan menghancurkan harta benda dalam skala yang memilukan.
Korban mutakhir yang mencapai lebih dari 1000-an orang meninggal, bukan sekadar deretan angka kematian, melainkan duka ribuan keluarga yang harus kehilangan masa depan.
Saya meneteskan air mata menggotong korban banjir yang pascaseminggu musibah baru berhasil dievakuasi lalu dimobilisasi dari Aceh ke rumah sakit di Medan, tapi akhirnya meninggal sehari di rumah sakit.
Banyak kisah pilu semacam itu. Bagaimana pun, kita sebagai bangsa yang arif dan punya akal sehat juga tidak boleh dengan naif menyalahkan langit, curah hujan ekstrem, atau takdir Tuhan atas apa yang terjadi.
Bencana di Sumatera adalah “bencana buatan manusia” atau
man-made disaster
yang sangat nyata.
Deforestasi yang masif di paru-paru Sumatera, demi pembukaan lahan perkebunan skala besar dan pertambangan, adalah penyebab utama dari tanah yang kehilangan daya cengkeram atas air hujan dan sungai yang kehilangan daya tampungnya.
Hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang bisa dikonversi menjadi dolar, tapi sistem penyangga kehidupan yang jika dirusak justru akan membalas dengan skala yang lebih masif dan mematikan.
Pesan anti-deforestasi seharusnya bukan lagi sekadar slogan di atas materai atau janji manis dalam kampanye, melainkan harus menjadi ideologi pembangunan yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan modal mana pun.
Jika pemerintah terus abai dan menganggap hutan sebagai komoditas semata yang bisa dikapling-kapling sesuai kontribusi fiskalnya, maka bencana akan menjadi tamu rutin yang tak pernah bosan mengetuk pintu rumah kita dengan cara yang semakin keras dan kejam dari waktu ke waktu.
Sebagai penutup dari refleksi panjang tahun 2025 ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada nurani terdalam kita masing-masing sebagai anak bangsa, ke mana sesungguhnya arah besar kapal besar bernama Indonesia ini hendak dibawa?
Indonesia tentu tidak butuh pemimpin yang hanya piawai bersolek di depan cermin internasional demi mendapatkan tepuk tangan asing, sementara rakyatnya di dalam negeri sibuk memungut sisa-sisa harapan di tengah pajak yang mencekik dan alam yang kian murka.
Tahun ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa empati adalah kesia-siaan dengan banderol harga yang mahal di ujungnya.
Ekonomi tanpa pemerataan hanyalah angka kosong yang melecehkan perut yang lapar.
Di akhir tahun ini, biarlah retakan-retakan di cermin besar itu menjadi pengingat yang jelas bahwa kecantikan original bangsa tidak dilihat dari seberapa keras sorak-sorai di podium global dan pentas lokal, melainkan dari seberapa tenang seorang warga kebanyakan bisa tidur di malam hari tanpa rasa lapar dan cemas pada hari esok.
Mari kita sambut tahun baru bukan dengan tumpukan janji-janji muluk baru untuk menutupi kegagalan dalam mewujudkan janji lama, melainkan dengan kerendahan hati untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang telah rusak, lalu menjahit kembali robekan sosial yang ada, dan menjaga apa yang masih tersisa.
Karena pada akhirnya, negara bukan dibangun dari beton dan pidato, melainkan dari rasa aman dan keadilan yang dirasakan oleh setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Semoga!
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.