Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.
“Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.
“Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.
Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.
“Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.
Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.
Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.
”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.
Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.
Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.
“Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.
“Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]