Bisnis.com, JAKARTA — Langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan Indonesia untuk menekan lonjakan penipuan digital (scam) dan kejahatan siber yang makin agresif.
Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.
Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.
Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.
“Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi,” katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).
Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.
Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah
Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.
“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.
Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital
Ratu Maxima menambahkan, berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.
“Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu. Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir.
Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.
“Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar,” tulis keterangan resmi tersebut.