Jember (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi ajang curahan hati (curhat) sejumlah pemangku kepentingan yang diundang.
Pegiat pendidikan mempertanyakan pemerataan sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah dibandingkan sekolah swasta. “Kritik terkait anggaran, dan bagaimana sekolah-sekolah swasta mendapatkan anggaran atau bantuan dari pemerintah,” kata Ketua Pansus II Edi Cahyo Purnomo, Selasa (6/5/2025).
Sementara di sektor kesehatan, sejumlah anggota DPRD Jember mempertanyakan data warga miskin yang bisa ditanggung layanan Universal Health Coverage (UHC). Detail angka kemiskinan secara umum di Jember dikritik mahasiswa dan organisasi masyarakat.
Sememtara untuk sektor pariwisata, Edi mengatakan, ada keprihatinan mendalam soal alokasi anggaran. “Beberapa rekomendasi pada anggaran tahun 2024 yang disampaikan beberapa stakeholder, masukan-masukan tidak pernah dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini dikritik pegiat wisata,” kata Edi.
Wakil Ketua Pansus I David Handoko Seto menambahkan, data tunggal soal kemiskinan dan kerentanan sosial akan direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemarin batal kita sahkan menjadi bagian penting yang harus dijadikan atensi segera. Posisi hari ini sudah berubah, dari kepemimpinan Pak Hendy Siswanto ke Gus Muhammad Fawait. Tentu ada perubahan kebijakan,” kata David.
David menilai perlu ada penyelarasan kebijakan dalam RTRW, “Persub (Persetujuan Substantif) yang sudah disetujui Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tetap,” katanya. Namun perlu ada tambahan muatan yang lebih detail lagi. [wir]