Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera memantau langsung penyerapan anggaran kementerian yang lambat jelang akhir 2025. Dia membuka peluang untuk menarik kembali anggaran itu apabila tidak dibelanjakan sampai akhir Oktober 2025.
Purbaya menyebut telah menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana tersebut. Dia menyebut akan membantu kementerian-kementerian besar yang belum optimal membelanjakan anggarannya.
“Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Purbaya menyebut tidak ingin ada uang yang menganggur. Oleh sebab itu, anggaran yang tidak dibelanjakan secara optimal oleh kementerian/lembaga bisa disebarkan ke program-program lain yang bisa langsung diterima masyarakat.
Hal ini sebenarnya sudah diungkap oleh Purbaya beberapa kali. Pemantauan terhadap penyerapan anggaran pemerintah yang masih belum optimal menjadi salah satu agendanya dalam waktu dekat. Beberapa hari lalu, dia menyebut ada beberapa kementerian baru yang dinilainya masih belum bisa mengakselerasi belanja.
Oleh sebab itu, Purbaya menyebut dalam jangka pendek akan membentuk tim di kementeriannya untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, beberapa orang disebut akan diperbantukan ke kementerian/lembaga yang ditemukan lambat menyerap anggaran.
Saat menghadiri rapat perdana di DPR, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Dia lalu tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut.
“Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” terangnya saat menghadiri rapat lanjutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Kemudian, Jumat (12/9/2025), Purbaya menyebut akan membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas.
Selain memantau penyerapan anggaran kementerian/lembaga, gebrakan Purbaya yakni menebark likuiditas Rp200 triliun ke himbara hingga berencana menaikkan anggaran TKD pada RAPBN 2026.