Purbaya Ultimatum Maruarar: Anggaran FLPP Bakal Ditarik Jika Tak Terserap

Purbaya Ultimatum Maruarar: Anggaran FLPP Bakal Ditarik Jika Tak Terserap

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kedatangannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) salah satunya dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyebut, pihaknya akan melakukan penindakan apabila realisasi anggaran rumah subsidi FLPP hingga akhir bulan ini tidak maksimal.

“Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia [Menteri Ara] sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita gak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP,Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian Purbaya mengaku pihaknya optimistis penyaluran FLPP dapat direalisasikan penuh oleh Kementerian PKP pada akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian PKP diklaim telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana, yang terhalang di mana jadi biar bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. 

“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

“Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong,” ujarnya.