Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Pusat BNI di Pejompongan, Tanah Abang pada Senin (29/9/2025) pagi.
Purbaya tidak menjelaskan secara mendetail maksud tujuannya kunjungi markas BNI itu. Dia hanya menekankan ingin memantau perkembangan salah satu bank BUMN itu.
“Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Mau rapat sama direksinya kalau ada rapat,” ujar Purbaya dalam video yang disebar internal Kemenkeu kepada awak media, Senin (29/9/2025).
Terlihat, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran menerima langsung Purbaya. Mereka terlihat berkumpul di sebuah ruang rapat.
Adapun sidak ini terjadi usai polemik kebijakan kebijakan pemberian bunga jumbo sebesar 4% per tahun bagi deposito berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) di bank-bank BUMN.
Sebelumnya, Purbaya membantah kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Keuangan. Dia tidak menampik bahwa sempat mengumumkan akan beri insentif ke investor domestik agar tidak menempatkan uangnya dalam bentuk dolar AS di luar negeri.
Hanya saja, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan risiko.
“Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya pindahin valas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah memberikan arahan kepada Danantara atau bank-bank BUMN untuk menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) itu.
Dia juga sudah mengkonfirmasi ke Bank Indonesia dan Danantara. Menurutnya, kedua lembaga itu juga tidak ada memberi arahan kepada bank.
Bahkan, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya untuk menghitung resiko dari kebijakan itu terlebih dahulu. Prabowo, sambungnya, memberikan waktu tim melakukan perhitungan selama dua pekan.
Purbaya menjelaskan hasil laporan tim tersebut baru akan masuk ke Jumat (3/10/2025) pekan depan. Oleh sebab itu, dia bingung dengan keputusan bank-bank BUMN yang menaikkan bunga valas sebelum adanya hasil perhitungan risiko tim arahan Prabowo.
“Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali ya. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau nggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Danantara juga biasanya mereka menekankan market base, artinya seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” jelasnya.