PENYEDIAAN akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik akses terhadap penempatan dana maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal.
Untuk itu, pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif guna mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif yakni sektor agrikultur yang menyasar petani, peternak, dan nelayan.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan Guna Capai Indonesia Emas 2045
Sektor agrikultur tersebut juga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi nasional, sehingga tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan perlu untuk terus didorong.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha khususnya bagi para peternak sebagai salah satu upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif dengan meningkatkan transfer of knowledge dan teknologi serta pendampingan kemitraan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang juga selaku Ketua Sekretariat DNKI Ferry Irawan.
Pernyataan Ferry disampaikan dalam FGD Pemberdayaan Akses Keuangan dengan Skema Closedloop pada Klaster Peternakan Rakyat di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Lebih lanjut, upaya scale up usaha dengan bermitra bersama BUMN diharapkan mampu mengakselerasi klaster peternakan rakyat.
Baca juga: Menko Airlangga: Inovasi dan Teknologi Pendorong Transformasi Industri Pangan
Selain itu, optimalisasi hasil produksi juga terus didorong melalui pengelolaan supply and demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi dengan melahirkan peternak milenial.
Selanjutnya, peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga terus diupayakan oleh pemerintah melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah.
Terkait dengan akses pembiayaan tersebut, pemerintah juga memanfaatkan digitalisasi sebagai opsi baru bagi masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Pesimis Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen pada 2024
Pemanfaatan digitalisasi dinilai mampu mendorong inklusi keuangan yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, untuk itu akselerasi keuangan digital menjadi salah satu strategi pengembangan peternak rakyat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekjan Majelis Dakwah Islamiyah, Perwakilan PT Berdikari, Perwakilan PT Askrindo Syariah, Perwakilan PT Jamkrindo Syariah, Perwakilan Bank BJB Syariah, Perwakilan Pegadaian Syariah, serta Perwakilan Cikarawang Farm. (RO/S-4)
PENYEDIAAN akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik akses terhadap penempatan dana maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal.
Untuk itu, pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif guna mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif yakni sektor agrikultur yang menyasar petani, peternak, dan nelayan.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan Guna Capai Indonesia Emas 2045
Sektor agrikultur tersebut juga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi nasional, sehingga tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan perlu untuk terus didorong.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha khususnya bagi para peternak sebagai salah satu upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif dengan meningkatkan transfer of knowledge dan teknologi serta pendampingan kemitraan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang juga selaku Ketua Sekretariat DNKI Ferry Irawan.
Pernyataan Ferry disampaikan dalam FGD Pemberdayaan Akses Keuangan dengan Skema Closedloop pada Klaster Peternakan Rakyat di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Lebih lanjut, upaya scale up usaha dengan bermitra bersama BUMN diharapkan mampu mengakselerasi klaster peternakan rakyat.
Baca juga: Menko Airlangga: Inovasi dan Teknologi Pendorong Transformasi Industri Pangan
Selain itu, optimalisasi hasil produksi juga terus didorong melalui pengelolaan supply and demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi dengan melahirkan peternak milenial.
Selanjutnya, peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga terus diupayakan oleh pemerintah melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah.
Terkait dengan akses pembiayaan tersebut, pemerintah juga memanfaatkan digitalisasi sebagai opsi baru bagi masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Pesimis Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen pada 2024
Pemanfaatan digitalisasi dinilai mampu mendorong inklusi keuangan yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, untuk itu akselerasi keuangan digital menjadi salah satu strategi pengembangan peternak rakyat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekjan Majelis Dakwah Islamiyah, Perwakilan PT Berdikari, Perwakilan PT Askrindo Syariah, Perwakilan PT Jamkrindo Syariah, Perwakilan Bank BJB Syariah, Perwakilan Pegadaian Syariah, serta Perwakilan Cikarawang Farm. (RO/S-4)
