Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dalam agenda penyerahan sertipikat tanah bagi warga di Banyuwangi. Jumlahnya sebanyak 10.300 lembar sertipikat elektronik.
Penyerahan sertipikat elektronik tersebut berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Tawangalun, Banyuwangi. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, beserta sejumlah tokoh dari Jawa Timur dan Banyuwangi.
Menurut Jokowi, sertifikat elektronik yang diserahkan kepada masyarakat di Banyuwangi tersebut jumlahnya terbesar se Indonesia. Lahan yang mendapat sertipikat merupakan bekas lahan hutan dan juga lahan hak guna usaha (HGU).
“Redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia ya di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU semua sudah diserahkan ke bapak-ibu,” ungkap Presiden RI Joko Widodo, Selasa (30/4/2024).
Presiden Jokowi juga menyampaikan mengenai silsilah singkat mengenai lahan warga tersebut. Menurutnya, warga belum memegang sertipikat tersebut sejak 1938 atau sekitar 85 tahun.
“Sekarang sudah pegang semua. Kalau sekarang tidak pegang ini, kalau terjadi sengketa pasti kalah. Lha wong nggak pegang ini (sertipikat), mau apa?,” terangnya.
Jokowi juga menyebut, sesuai pengalaman saat kunjungan kerja ke daerah banyak terjadi sengketa tanah. Kondisi itu akibat dampak dari warga yang belum mendapat sertipikat.
“Setelah saya cek ke BPN benar, dari 126 juta lahan, baru 46 juta laham yang pegang sertipikat, sisanya masih 80 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, kata Jokowi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu mencetak 500 ribu sertipikat setahun. Kondisi itu membuat masalah makin rumit, karena warga akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa mencapai 160 tahun.
“Sehingga saya perintah ke BPN dengan segala cara apapun, setahun harus bisa lebih 10 juta sertipikat. Apalagi sekarang sertipikat elektronik, sekarang cepat banget ini, dengan digitalisasi semakin cepat,” katanya.
Tahun ini, kata Jokowi, Menteri ATR/ BPN berjanji akan menyelesaikan sisa 126 juta lahan.
“Kalau enggak meleset-meleset tahun ini paling tidak tahun depan. Presiden baru nanti yang ngurusi sisanya. Paling tinggal sisa sedikit, paling sisa sekitar 3-6 juta saja. Rampung tahun depan,” pungkasnya. (rin/ian)
