Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap berbagai hasil kunjungan kenegaraannya selama kurang lebih satu pekan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Belanda. Salah satu capaiannya adalah kesepakatan perdagangan bebas atau free trade dengan Kanada.
Presiden ke-8 itu telah resmi menyelesaikan kunjungan kenegaraannya usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sore ini. Prabowo awalnya bertolak ke Jepang, Jumat (19/9/2025) malam, untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka.
Kunjungan kenegaraannya lalu dilanjutkan ke New York, AS, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI di Markas PBB itu utamanya mendorong penyelesaian genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza.
Setelah itu, Prabowo terbang ke Kanada untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada. Berdasarkan kesepakatan perdagangan bebas itu, kedua negara menyepakati penghapusan sebagian besar pos tarif impor.
Kesepakatan dengan Kanada itu menyusul kesepakatan yang lebih dulu dicapai antara Indonesia dan Uni Eropa yang juga diteken pekan ini di Bali.
“Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia, ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa sudah 10 tahun, Kanada juga beberapa tahun,” terang Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) sore.
Sementara itu, di negara terakhir yang dikunjunginya yakni Belanda, pemerintah negara tersebut menyepakati pengembalian sebanyak 30.000 artefak hingga barang-barang bersejarah milik Indonesia.
“Artefak, 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Jadi, itikad dari Belanda untuk memperlihatkan hubungan baik dengan kita,” jelasnya.
Selain itu, nantinya akan ada kunjungan balasan dari Ratu Belanda Maxima ke Indonesia. Nantinya, Ratu Maxima akan menghadiri diskusi dengan ahli keuangan di Indonesia pada 25 November 2025.
“Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini 25 November untuk diskusi sama ahli keuangan kita, gimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” tutup putra dari mantan Menteri Keuangan RI era Presiden Soekarno, Sumitro Djojohadikusumo itu.