Jember (beritajatim.com) – Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengusik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sejatinya relasi Prabowo dan Megawati baik-baik saja.
Demikian pendapat Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).
“Bahkan di acara HUT Golkar pada 12 Desember 2024, Prabowo terbuka menegaskan bahwa dirinya mengimitasi gagasan kebangsaan Bung Karno dan merasa nyaman ada Puan Maharani,” kata Iqbal.
Prabowo juga menyatakan penghargaan bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang. “Pesan komunikasi politik itu bermakna kuat, bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe mengusik kepemimpinan kembali Megawati dalam Kongres PDIP mendatang,” kata Iqbal.
Padahal sejumlah kalangan memperkirakan Kongres PDI Perjuangan mendatang bakal berlangsung sengit dengan munculnya persaingan antarfaksi internal. “Pesan politik Prabowo itu bakal jadi modal buat PDI Perjuangan untuk tetap takzim mendaulat Megawati sebagai Ketua Umum,” kata Iqbal.
Prabowo punya kepentingan untuk tidak mengganggu Megawati jika dilihat dari hasil pilkada. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangi pilkada di 14 provinsi (38 persen) dan 247 kabupaten dan kota (48 persen). “Ini modal politik pemerintahan daerah yang kuat untuk bersinergi atau jadi energi posisi tawar politik transaksi dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Iqbal.
Prabowo memahami hal ini. “Besarnya jumlah kemenangan pilkada 2024 yang diklaim PDIP itu berpotensi dikonsolidasi sebagai gerakan perlawanan kepala daerah yang masif atau malah akomodatif, terutama terkait kepentingan eksploitasi sumber daya ekonomi ekstraktif dari kepentingan pusat,” kata Iqbal.
Sikap ini tentu saja tergantung pada kejelasan relasi PDI Perjuangan dan rezim Prabowo. “Bila tegas beroposisi, sangat mungkin kepala daerah terutama yang kader PDIP akan dikonsolidasikan untuk menjaga kedaulatan otonomi daerahnya atas kepentingan ekonomi ekstaktif pusat,” kata Iqbal.
“Bila PDIP ke depan menyatakan ‘tidak akan mengganggu; kabinet Prabowo kendati berada di luar pemerintahan, mungkin konsolidasinya akan akomodatif dan permisif pada kepentingan eksploitasi pusat atas sumber daya ekonomi daerah,” kata Iqbal. [wir]