Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta semua pihak agar tidak mencari kambing hitam kegagalan partai itu menembus ambang batas elektoral di senayan.
Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.
“Ini adalah kegagalan kita semua sebagai kader PPP. Tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki PPP ke depan, agar kembali dicintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq, Kamis (21/3/2024).
“Ini jadi catatan bagi semua elite di Jakarta. Jangan merasa sok tahu apa yang paling diperlukan PPP tanpa mendengar masukan tokoh-tokoh dan kiai. PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta,” kata Madini.
Madini mengusulkan dua langkah pasca kegagalan ini. Pertama, melakukan kajian dan evaluasi internal untuk memperbaiki sejumlah kekurangan. “Kita juga harus mau mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan atau kepedulian terhadap politik Islam di Indonesia, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama maupun cendekiawan muslim,” katanya.
Madini meminta agar masukan para tokoh itu dijadikan bahan untuk menyusun cetak biru perjuangan PPP ke depan. “Dengan demikian, partai tidak salah langkah. Siapapun yang akan jadi nakhoda atau ketua umum yang terpilih dalam muktamar, blue print ini harus jadi pedoman,” katanya.
Madini menegaskan perlunya PPP memiliki platform ideologi yang jelas. “Yang jika dilaksanakan akan membawa PPP menjadi partai yang dipercaya dan dicintai umat Islam,” katanya. [wir]
