Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

PPN 12% untuk Barang dan Jasa Mewah, DPR: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

PPN 12% untuk Barang dan Jasa Mewah, DPR: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memandang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang dan jasa mewah merupakan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut karena dianggap menerima aspirasi rakyat dan DPR RI.

“Hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal, yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (1/1/2025).

Menurut Ketua Harian Partai Gerindra tersebut terdapat tiga poin yang diputuskan pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat mengenai kenaikan PPN tersebut.

Pertama, katanya, diputuskanlah bahwa tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah. 

Kedua, tambah Dasco, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif PPN terhadap barang dan jasa selain yang dikategorikan dalam mewah, sehingga tetap dikenakan tarif PPN lama yaitu 11%.

Dilanjutkan dia, poin ketiga adalah pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan tarif PPN terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat alias 0%.

“Ketiga, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini bebas dari tarif PPN tetap diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif nol persen, masih tetap berlaku,” urainya.

Lebih lanjut, Politikus Gerindra ini membeberkan menurut perhitungan sebenarnya jika tarif PPN 12% diberlakukan pada semua barang dan jasa, pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 bisa mencapai Rp75 triliun.

Kendati demikian, imbuhnya, karena PPN 12% hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah tertentu maka pendapatan pemerintah hanya sebesar Rp3,2 triliun.

“Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil,” ujar Dasco.

Dengan demikian, Dasco mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu dan mendoakan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengemban tugas dengan baik sebagai pemimpin negara, terutama dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Kita berdoa agar pemerintah dengan rakyat bersatu untuk kemajuan Indonesia, selamat Tahun Baru 2025,” kata Dasco.