Bisnis.com, JAKARTA — Wacana relokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat usai terjadinya sejumlah persoalan pada pelaksanaan program tersebut seperti keracunan massal hingga rendahnya serapan anggaran.
Rendahnya realisasi anggaran program MBG turut mendapatkan perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengatakan anggaran MBG berpotensi ditarik jika serapannya tidak maksimal hingga Oktober mendatang.
Purbaya menuturkan, dirinya akan mengirim tim dari Kementerian Keuangan (Keuangan) untuk membantu percepatan penyerapan anggaran MBG. Meski demikian, jika serapan anggaran tetap tidak maksimal hingga Oktober mendatang, maka pihaknya bakal mengkaji kemungkinan untuk merelokasinya ke program pemerintah yang lain.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau juga untuk mengurangi utang,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan sikap Presiden Prabowo terkait dengan masalah penyerapan anggaran MBG. Dia mengaku telah mendiskusikan rencana relokasi anggaran MBG ke program lainnya jika tidak terserap optimal.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo telah merestui langkah yang disiapkan tersebut. Pasalnya, rencana ini juga merupakan bentuk kebijakan Kemenkeu untuk memotivasi Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi terkait lainnya dalam menggenjot penyerapan anggaran MBG.
Meski demikian, menurut perhitungannya serapan MBG akan tetap lambat. Dia menambahkan, jika serapan anggaran MBG dapat diakselerasi, pihaknya juga membuka opsi penambahan anggaran.
“Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat, tapi kalau tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja nanti. Ini stick and carrot namanya. Kalau bisa dilakukan lebih cepat, ditambah lagi uangnya (anggaran MBG),” jelas Purbaya.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik anggaran MBG jika tak terserap dengan optimal.
Qodari menyebut, rencana tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan strategi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerap anggaran secara efisien. Dia juga menyebut, rencana Menkeu Purbaya secara logika juga sudah tepat.
“Pak Purbaya ini kan, konsep beliau adalah injak gas pertumbuhan. Kalau sudah dianggarkan lalu nggak turun, apalagi jumlahnya besar, itu kan sama saja dananya dormant juga. Makanya, harus didistribusikan kepada program-program yang lain,” jelas Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menjelaskan, anggaran yang nantinya tidak terserap dari program MBG memang sebaiknya direalokasikan pada program-program lain. Hal ini agar perekonomian RI dapat bergerak dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi terkait sehingga anggaran yang direalokasikan dapat digunakan dengan maksimal dan tidak tersendat penyerapannya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut merespons terkait dengan rendahnya serapan anggaran MBG hingga adanya usulan agar anggaran dialihkan menjadi bantuan tunai untuk para penerima.
Prasetyo mengatakan usulan tersebut bukanlah barang baru. Pasalnya, penggunaan uang tunai untuk program MBG sempat dibahas saat perancangan awal.
“Kalau ide kan dari dulu banyak ya dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dia menekankan bahwa skema pemberian MBG saat ini merupakan mekanisme yang terbaik dari ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya.
Namun demikian, kata Hadi, pemerintah tentunya akan terus melakukan evaluasi atau perbaikan agar program prioritas Presiden Prabowo ini bisa maksimal.
“Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui,” pungkasnya.
Respons BGN
Terkait dengan serapan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mendapat mandat untuk melaksanakan program MBG melaporkan bahwa sampai dengan 8 September 2025, realisasi anggaran mencapai Rp13,2 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 18,6% dari total pagu anggaran tahun ini yakni Rp71 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penyerapan anggaran identik dengan jumlah penerima manfaat MBG. Dia mengakui adanya tantangan penyerapan anggaran pada implementasi awal proyek MBG, utamanya terkait pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan
Dia lantas menjelaskan bahwa pada Januari 2025 lalu, jumlah SPPG yang berdiri hanya sebanyak 190 unit. Alhasil, anggaran yang terserap hanya sebesar Rp190 miliar sepanjang bulan pertama MBG berjalan.
Seiring berjalannya waktu, Dadan mengungkapkan bahwa 8.344 SPPG telah dibangun sejauh ini atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp8,3 triliun. Dia pun menargetkan dapur MBG yang beroperasi dapat menembus 10.000 unit pada pengujung September ini, sehingga penyerapan anggaran setidaknya Rp10 triliun per bulan dapat berjalan mulai bulan berikutnya.
“Kita targetkan pada bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri [total penyerapan anggaran MBG]. Seperti itu mekanismenya. Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” tutur Dadan.
Evaluasi Besar-besaran
Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak program MBG apabila terus berlanjut tanpa evaluasi menyeluruh.
Izzudin Al Farras selaku Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat sedikitnya 4.000 siswa menjadi korban keracunan makanan MBG hingga akhir Agustus 2025, meskipun belum mendata angka terbaru hingga pertengahan September ini.
“Dampak pertama, korban keracunan akan terus bertambah dan belum ada tanda-tanda berhenti,” kata Izzudin saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/9/2025).
Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah kemungkinan akan terus munculnya berbagai permasalahan yang bersumber dari tata kelola yang buruk terhadap proyek mercusuar pemerintah ini.
Indef telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, antara lain dugaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, pemberian bahan mentah makanan, adanya hewan hidup di makanan, hingga dugaan ompreng alias food tray MBG dari minyak babi.
Apabila situasi ini terus berlanjut, Izzudin bahkan memperingatkan bahwa implementasi program MBG ini dapat memicu skandal korupsi di masa yang akan datang.
Sementara itu, dampak ketiga terkait dengan alokasi anggaran MBG pada 2026 sebesar Rp335 triliun yang diniai sangat membebani fiskal Indonesia.
Menurutnya, program MBG ini telah memakan 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan dan kesehatan yang lebih genting untuk diatasi oleh pemerintah.
Permasalahan itu antara lain mencakup rendahnya pendapatan guru dan tenaga kesehatan di berbagai daerah, serta serapan anggaran MBG yang sangat minim.
“Oleh karena itu, program MBG yang terus berlanjut berdampak pada rendahnya kinerja pemerintah, tidak beredarnya uang di masyarakat sehingga MBG tidak memberi efek pengganda terhadap perekonomian dan kesejahteraan, prioritas anggaran lain menjadi tidak dapat terlaksana, serta tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat tercapai,” tegas Izzudin.