Jakarta, CNN Indonesia — Polda Metro Jaya merespons kritik Hotman Paris mengenai sanksi tilang yang tidak diberikan kepada pejabat saat melintas di bahu jalan tol.
Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan mengklaim pihaknya tak pernah tebang pilih dalam menilang para pelanggar. Hal itu, kata Doni, telah disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada seluruh anggota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Dirlantas sudah tegas menyampaikan kepada seluruh jajaran, personel lalu linta Metro Jaya untuk menindak, menegur, kepada semua pelanggar lalu lintas yang disampaikan banyak pakai bahu jalan untuk menggunakan kendaraan terutama di jalan tol,” ucap Doni di Polda Metro Jaya, Rabu (30/8).
Lebih lanjut, Doni menuturkan tindakan terhadap para pelanggar tidak selalu dengan memberikan sanksi tilang. Ia memaparkan penindakan juga bisa dilakukan dengan memberikan teguran.
“Jadi kami memberikan teguran itu juga tidak dengan tilang saja, dengan memberhentikan itu bagian daripada sebuah bentuk tindakan dari petugas untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan,” tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Hotman Paris mengkritik kepolisian yang tidak memberikan sanksi tilang kepada pejabat saat melintas di bahu jalan tol. Kritik disampaikan Hotman dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagramnya, @hotmanparisofficial.
“Kalau aparat walau pun pangkatnya biasa-biasa atau pejabat lewat bahu jalan tol suka-sukanya enggak ditilang, kalau swasta ditilang dan kadang-kadang setelah bisik-bisik akhirnya dilepas,” kata Hotman dalam video seperti dilihat Rabu (30/8).
Masih dalam video itu, Hotman menyarankan pemasangan kamera tilang elektronik atau ETLE di ruas jalan tol. Menurutnya, hal itu bisa membuat siapa pun yang melanggar pasti akan terekam dan dikenai sanksi tilang.
“Kalau mau konsekuen pasang aja tilang elektronik di jalan tol, nanti lihat hasilnya siapa yang akan kena tilang paling banyak. Pasti menteri, pejabat oknum tentara, oknum polisi pasti Hotman juga bakal sering kena tilang, tapi apa boleh buat, saya akan bayar,” tuturnya.
“Padahal menurut undang-undang yang dikasih hak istimewa didahulukan di jalan itu hanya kepala negara dan mobil jenazah, that’s the law,” ujar Hotman. (dis/chri)
