Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi menuding adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dana hibah Pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para aktivis menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran selama tahapan pemilu.
Salah satu pos anggaran yang disoroti adalah sosialisasi dan bimbingan teknis Pilkada Banyuwangi, yang mencapai Rp10.657.715.000. Namun, di lapangan, PMII Banyuwangi menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Banyuwangi hanya mencapai 59,2 persen, jauh di bawah target KPU Banyuwangi yang sebesar 75 persen.
Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddadalwi Nasyafiallah, menyatakan bahwa KPU tidak melakukan inovasi yang cukup untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Ada berbagai alasan KPU mengapa tingkat partisipasi pemilih turun, seperti tempat TPS yang jauh akibat pengurangan TPS,” ungkapnya.
Nasya juga mengkritisi anggaran publikasi yang dikeluarkan oleh KPU Banyuwangi. Dia menilai langkah penyelenggara kurang tepat, terutama dalam mengubah strategi publikasi salah satu tahapan Pilkada.
“Misal, anggaran satu kali debat itu habisnya Rp300 juta. Tapi, kami mengapresiasi karena harusnya debat terakhir itu dilaksanakan di TV nasional. Tapi KPU melakukan efisiensi anggaran karena debat di TV nasional menghabiskan anggaran sampai Rp1,8 M,” terangnya.
PMII Banyuwangi juga sempat melakukan hearing di gedung dewan bersama Komisi 1 DPRD dan KPU Banyuwangi. Namun, para mahasiswa tersebut kurang puas terhadap pemaparan KPU. “Pemaparan KPU tidak berjumlah Rp50 M (miliar) sekian, tapi yang disampaikan hanya Rp16 M lalu sisanya kemana,” katanya.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil efisiensi anggaran KPU mencapai Rp 37 miliar, yang rencananya akan dikembalikan ke daerah. “Kami bertekad akan terus mengawal transparansi anggaran KPU Banyuwangi sampai goal,” pungkas Nasya. [rin/beq]