Minggu, 07 Januari 2024 – 19:18 WIB Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPP PKS Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat sepakat memberikan rapor merah untuk kebijakan ketenagakerjaan. Foto: dok pribadi for JPNN jpnn.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan aktivis buruh memberikan rapor merah setelah melakukan evaluasi terkait kinerja ketenagakerjaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPP PKS Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat sepakat memberikan rapor merah untuk kebijakan ketenagakerjaan. Wakil Ketua Bidnaker DPP PKS Indra menyampaikan alat ukur objektif yang digunakan dalam evaluasi pemerintahan ini, yaitu janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini.”Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah. Artinya dari awal kekuasaan rezim Jokowi berjalan di republik ini, waktu demi waktu, rapornya merah, merah, dan semakin hari semakin kelam,” jelas Indra dalam keterangannya, Minggu (7/1). Indra pun mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan. Memilih capres yang punya rekam jejak berpihak kepada buruh dan partai yang konsisten menjadi pembela buruh di parlemen.Arif Minardi menambahkan bahwa capaian kebiajakan Jokowi untuk buruh masih jauh dari harapan. “Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari Bapak Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh,” ungkap Ketua FSP LEM Arif MinardiKetua Umum SPN Djoko Heriyono pun mengungkapkan tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh dan keluarganya selama 10 tahun memimpin.
