Pinjaman Gagal Cair, Ratusan Proyek Jalan di Ponorogo Mendadak Dihentikan

Pinjaman Gagal Cair, Ratusan Proyek Jalan di Ponorogo Mendadak Dihentikan

Ponorogo (beritajatim.com) — Ratusan paket lelang perbaikan jalan di Ponorogo akhirnya dihentikan total. Langkah ini diambil setelah pinjaman Rp100 miliar yang diajukan Pemkab Ponorogo ke Bank Jatim gagal cair. Hal itu tentu membuat seluruh skema pendanaan runtuh di tengah jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, membenarkan pembatalan tersebut. Menurutnya, ratusan paket pekerjaan yang sudah diumumkan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), harus dihentikan karena dana yang menjadi tumpuan pekerjaan tak kunjung masuk ke kas daerah.

“Sudah komunikasi dengan teman-teman BPPKAD dan melayangkan surat resmi. Hasilnya memang anggaran belum masuk karena perjanjian kredit belum ditandatangani,” kata Jamus, Selasa (18/11/2025).

Jamus mengungkapkan bahwa proses lelang cepat yang digelar Pemkab sejatinya telah menemukan pemenang tender. Namun, tanpa kepastian dana, seluruh langkah administrasi tak bisa dilanjutkan.

“Untuk lelang, pengumuman pemenangnya sudah ada. Cuma untuk SPPBJ dan menandatangani kontrak harus ada kepastian anggaran. Secara teknis waktu juga tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Jamus menambahkan, sejak awal panitia lelang telah mencantumkan klausul khusus bahwa kontrak hanya bisa berjalan jika dana pinjaman benar-benar masuk ke APBD.

“Kalau dirunut ini sudah mulai progres pengerjaan, karena pengumuman pemenangnya itu akhir bulan lalu. Karena pada klausul lelang kita tahu bahwa ini pinjaman yang belum masuk duitnya ke APBD. Maka di penandatanganan syarat khusus kontrak itu kita sebutkan harus ada kepastian anggaran,” katanya.

Dengan batalnya pinjaman, DPUPKP kini hanya bergantung pada sisa anggaran APBD 2025 untuk melanjutkan sebagian kecil perbaikan jalan yang masih memungkinkan dikerjakan. Sebelumnya, setelah DPRD memberikan persetujuan pinjaman Rp100 miliar kepada Pemkab Ponorogo, pemerintah daerah langsung membuka ratusan paket lelang dengan mekanisme lelang cepat. Percepatan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih representatif menjelang pergantian tahun. (end/kun)