Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur yang diketuai Jumantoro, petani asal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, menulis surat untuk Presiden Joko Widodo yang bercerita soal kondisi sektor pertanian di Indonesia.
Surat itu dibacakan Jumantoro di hadapan para wartawan yang meliput aksi unjuk rasa petani, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). Surat itu berisi delapan butir kritik dan saran untuk pemerintah.
Berikut isi lengkap surat itu.
Dengan Hormat, Seiring salam dan doa semoga Bapak selalu diberikan Kesehatan dan dilimpahkan berkat rahmat oleh Allah SWT sehingga mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Bersama surat ini kami petani Jember ingin menyampaikan keluhan dan saran mengenai aturan dan sistem baru dalam penyaluran pupuk subsidi yang telah terjadi di antaranya:
1. Dengan terbitnya permentan No.10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menteri pertanian harus mencabut Permentan No. 10 tahun 2022 tersebut karena tidak relavan dengan apa yang menjadi kebutuhan petani yang sesungguhnya.
2. Terkait alokasi pupuk yang tidak wajar dengan luasan yang di miliki beberapa petani. (contohnya ada di kab. Jember ada beberapa petani yang mendapatan jatah pupuk yang 1(satu) hentarnya hanya mendapat jatah 5 kg sekali tanam).
Dan juga ada beberapa kelompok tani dan petani yang menghilang (terhapus) dari data e_alokasi yang telah diusulkan ke kementan. Sehingga di perlukan koreksi system yang padu mulai dari hulu sampai hilir sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi.
3. Proses penyaluran yang ribet/ ruwet dengan system baru yang tidak kompatibel dengan data petani yang terdaftar di e_alokasi yang sudah ada. (ini terkait dengan poit ke 2 banyaknya data petani yang menghilang.) Sehingga perlu adanya system yang lebih mudah dalam penyaluran pupuk subsidi.
4. Menolak pencabutan pupuk subsidi (ZA, SP36) dan Mohon kepada Pemerintah agar pupuk subsidi disediakan sesuai dengan kebutuhan riel petani.
5. Adanya jaminan harga yang menguntungkan petani pada saat panen.(Naikkan HPP Gabah petani dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 7.000)
6. Mohon Pak Presiden untuk membatasi impor pangan dan tingkatkan produksi dalam Negeri.
7. Mohon Pak Presiden permudah kami para petani ini dalam penebusan pupuk subsidi seperti kami membeli BBM subsidi.
8. Mohon kepada Bapak Presiden untuk Membubarkan Badan Pangan Nasional dan sebagai gantinya optimalkan peran BULOG.
Demikian surat keluhan dan saran kami buat, kami berharap Bapak presiden betul -betul mengerti akan kesulitan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. [wir]