Perpres Game Menguak Masalah di Industri Game Nasional

Jakarta –

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sudah resmi dirilis. Beberapa informasi di dalamnya menguak apa saja masalah yang dihadapi industri game nasional.

Perpres tersebut menyebutkan bahwa potensi ekonomi dan peluang pasar game yang besar dan meningkat, belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri ini. Terungkap bahwa penyebabnya ada banyak, dan bersumber dari masalah internal maupun eksternal.

Berikut masalah yang dimaksud, seperti dikutip detikINET dari Perpres Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, Selasa (20/2/2024).

Masalah Internal Industri Gim NasionalKetersediaan sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan industri Gim;Pengembang Gim Nasional masih belum punya pengalaman dalam manajemen produksi dan aspek pengembangan bisnis Gim skala global;Kurikulum pendidikan vokasi yang dikembangkan tidak selaras dengan kebutuhan industri Gim; danMinimnya skema beasiswa untuk talenta-talenta berprestasi di sektor pengembangan Gim.Masalah Eksternal Industri Gim NasionalBelum adanya akses pendanaan dan pembiayaan, termasuk matching fund;Belum adanya kebijakan yang dapat memberikan fasilitas pajak bagi pengembang Gim dan penerbit Gim;Belum optimalnya akses pasar bagi gim nasional di dalam dan luar negeri dengan mendorong Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai offtaker licensor kekayaan intelektualnya;Belum optimalnya promosi penyelenggaraan kegiatan Gim Nasional di dalam negeri;Belum optimalnya kebijakan terkait penambahan nilai tingkat komponen dalam negeri industri perangkat seluler yang melibatkan Gim Nasional; danBelum optimalnya pemanfaatan Gim Nasional sebagai alat diplomasi budaya dalam mendukung aspek ketahanan negara.

Disampaikan bahwa apabila permasalahan di atas tidak segera diatasi, Indonesia dapat kehilangan manfaat ekonomi yang besar dari industri game saat ini dan ke depannya. Selain itu juga akan berpengaruh kepada aspek-aspek keamanan yang berpotensi memburuk, bila tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam pengembangan industri game nasional.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk Ketua Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko marves).

Nantinya, Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional mempunyai beberapa tugas, di antaranya melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan, menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komperhensif.

Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Untuk diketahui, Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional ini terbagi atas pengarah dan pelaksanaan harian. Adapun tugas Ketua Tim yang dikomandoi oleh Luhut itu membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Tim ini nantinya mempunyai dua tugas. Pertama, memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Kedua, melaporkan pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Kepada Presiden secara berkala.

Aturan tersebut sudah berlaku sebelum Pemilu 2024, yakni tepatnya 12 Februari 2024. Sejak itu pula, Luhut sudah resmi memimpin industri game di Tanah Air.

(hps/fyk)