Jakarta, Beritasatu.com – Kesepakatan Helsinki kembali menjadi sorotan setelah munculnya sengketa mengenai empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian ini, menegaskan bahwa wilayah Aceh merujuk pada batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
Perjanjian yang dicapai pada 2005 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perdamaian Indonesia, khususnya dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat.
Lantas, apa sebenarnya isi, proses terjadinya, dan dampak dari kesepakatan Helsinki ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasannya!
Isi Kesepakatan Helsinki
Mengacu pada dokumen resmi kesepakatan Helsinki yang dipublikasikan oleh PPID Provinsi Aceh, isi perjanjian ini terdiri dari enam poin utama:
1. Pemerintahan Aceh
Bagian pertama membahas penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, termasuk pengakuan atas batas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
Aceh mendapatkan hak otonomi khusus, pembentukan peraturan daerah (Qanun), dan kehadiran lembaga adat seperti Wali Nanggroe. Selain itu, partisipasi politik masyarakat Aceh juga dijamin secara sah.
2. Hak asasi manusia (HAM)
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya terhadap Kovenan Internasional HAM PBB, termasuk pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
3. Amnesti dan reintegrasi
Pemerintah memberikan amnesti kepada anggota GAM dengan syarat tertentu, serta memungkinkan mereka yang sempat kehilangan kewarganegaraan untuk kembali menjadi warga Indonesia.
4. Pengamanan
Kesepakatan Helsinki juga mencakup penyerahan senjata oleh GAM, demobilisasi pasukan mereka, serta penghentian kekerasan oleh semua pihak. Pemerintah diwajibkan menarik pasukan militer dan polisi nonorganik dari Aceh.
5. Misi pemantauan Aceh
Uni Eropa dan sejumlah negara ASEAN membentuk Misi Monitoring Aceh (AMM) untuk mengawasi implementasi perjanjian dan memastikan kepatuhan dari semua pihak.
6. Penyelesaian perselisihan
Jika terjadi perselisihan dalam implementasi perjanjian, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah melalui kepala AMM. Bila musyawarah gagal, masalah akan dilaporkan kepada menkopolhukam RI, pimpinan GAM, dan pihak internasional terkait.
Proses Terbentuknya Kesepakatan Helsinki
Kesepakatan Helsinki tidak terjadi begitu saja. Salah satu pemicunya adalah bencana dahsyat tsunami Aceh pada akhir 2004. Secara umum, ada tiga faktor utama yang mendorong GAM dan pemerintah Indonesia untuk duduk bersama:
Bencana tsunami 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh.Pelemahan kekuatan militer GAM setelah diberlakukannya darurat militer pada 2003.Naiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang dikenal memiliki komitmen terhadap demokrasi dan penyelesaian konflik secara damai.
Putaran pertama (28-30 Januari 2005)
Diselenggarakan di Vantaa, Finlandia, suasana awal perundingan berlangsung cukup menegangkan. Meski begitu, kedua belah pihak menyetujui untuk melanjutkan perundingan.
Putaran kedua (21-23 Februari 2005)
Fokus utama diskusi adalah mengenai otonomi khusus untuk Aceh. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan final, dialog tetap berjalan.
Putaran ketiga (12-16 April 2005)
Ketegangan mulai mencair. Kedua pihak bertukar rancangan tertulis terkait keinginan masing-masing. Salah satu hasil penting adalah komitmen bersama untuk tidak mengerahkan pasukan dan menyepakati transparansi dalam pengelolaan dana.
Putaran keempat (26-31 Mei 2005)
Pembahasan berfokus pada pembentukan partai politik lokal. Meskipun cukup kompleks, disepakati bahwa poin ini akan dimasukkan dalam draf kesepakatan sebagai bagian dari otonomi khusus.
Putaran kelima (12-17 Juli 2005)
Dalam pertemuan penutup ini, naskah memorandum of understanding (MoU) dirumuskan dan ditandatangani oleh Hamid Awaluddin mewakili Pemerintah Indonesia, Malik Mahmud dari pihak GAM, dan Martti Ahtisaari selaku fasilitator internasional.
Dampak Kesepakatan Helsinki
Menurut Komnas HAM, Kesepakatan Helsinki memberi dampak besar dalam menghentikan konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia. Ini tidak hanya menghentikan pertumpahan darah, tapi juga membawa perubahan positif di berbagai bidang.
1. Stabilitas keamanan
Pasca penandatanganan, konflik bersenjata di Aceh berhenti total. Masyarakat bisa kembali hidup dalam suasana damai dan aman.
2. Pembangunan sosial dan ekonomi
Dengan terciptanya perdamaian, pembangunan kembali dilakukan. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih dibangun kembali. Bantuan sosial dan kemanusiaan juga meningkat.
3. Representasi politik
Aceh memperoleh hak membentuk partai lokal. Hal ini memperkuat demokrasi lokal dan memberikan ruang lebih luas untuk keterwakilan masyarakat Aceh dalam pemerintahan.
4. Pengakuan sejarah
Sebagaimana disampaikan oleh Jusuf Kalla, wilayah seperti Pulau Panjang dan Pulau Lipan memiliki ikatan historis dengan Aceh. Kesepakatan Helsinki mengacu pada UU 1956, yang menjadi dasar pengakuan atas wilayah Aceh, menjadikannya relevan dalam isu batas wilayah yang kini kembali diperbincangkan.
Kesepakatan Helsinki merupakan hasil dari niat baik dan kesungguhan semua pihak dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan bermartabat. Perjanjian ini menjadi simbol keberhasilan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.