Bangkalan (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan ternyata menyimpan persoalan serius. Hingga kini, seluruh dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Padahal, SLHS merupakan jaminan dasar bahwa makanan yang disajikan kepada puluhan ribu siswa di Bangkalan aman, bersih, dan sesuai standar kesehatan.
“Sampai saat ini belum ada SPPG yang mengurus SLHS. Mungkin masih proses. Kami sudah sampaikan dalam rapat bersama SPPG,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Nur Hotibah, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, untuk bisa mendapatkan SLHS, SPPG wajib memenuhi sejumlah syarat, mulai dari kondisi bangunan dapur, kebersihan lingkungan, kelengkapan alat, hingga keberadaan tenaga gizi dengan ijazah resmi dan Surat Tanda Registrasi (STR).
Dinkes sendiri hanya bertugas melakukan pemantauan, sementara teknis pemenuhan syarat ada di internal SPPG. “Kami minta ada workshop atau seminar untuk meningkatkan kapasitas pengelola makanan. Tapi itu bukan kewenangan Dinkes,” jelas Nur.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Bangkalan, Ivan Mahardika Yusuf, memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah sekolah di Kabupaten Bangkalan mendapati makanan yang dibagikan kepada para siswa dalam kondisi basi dan berulat, sehingga hal itu menjadi perhatian serius pemerintah setempat. [sar/but]