Pengusaha Kabel Laut Bersiap Kerek Tarif Bandwidth Internet Imbas PPN 12%

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) berencana menaikan tarif sewa bandwidth internet menyusul naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan. 

Sekadar informasi, kabel laut merupakan salah satu rantai pasok bisnis internet yang terdapat di hulu. Sebelumnya internet sampai ke masyarakat dalam bentuk mobile broadband dan fixed broadband, internet terlebih dahulu mengalir lewat SKKL atau jaringan tulang punggung (backbone). 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani pada tahun sebelumnya, saat PPN naik ke 11%, beberapa pemain SKKL masih menahan diri dan menanggung menjadi beban perusahaan, agar layanan yang diterima masyarakat tetap terjangkau. 

“Namun untuk kenaikan PPN tahun depan, sepertinya seluruh pemain SKKL  akan mengenakan PPN 12%,” kata Resi kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024). 

Resi mengatakan dengan kenaikan tersebut maka harga tarif sewa ke perusahaan telekomunikasi yang bersentuhan langsung dengan masyrakat akan terdampak. Resi tidak menyebutkan berapa harga tarif sewa SKKL saat ini. 

Resi memastikan naiknya besaran PPN akan memberikan efek domino terhadap harga barang dan jasa. 

“Yang pasti akan sangat berdampak terhadap biaya operasional (opex) yang akan bertambah besar, kemudian biaya penggelaran SKKL baru, juga pasti akan meningkat (capex).

Oleh karenanya penyesuaian harga layanan ini harus dilakukan untuk tetap memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan perusahaan tetap dapat kompetitif,” kata Resi. 

Diketahui, pemerintah akan menerapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN terjadi di beberapa industri.

Pekerja merapihkan kabel laut sebelum ditanam di lautPerbesar 

Ancaman Kabel Laut

Selain menghadapi tantangan PPN 12%, pemain SKKL juga masih dihantui oleh jangkar kapal yang berpotensi merobek infrastruktur kabel. 

Direktur Utama Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengatakan tata kelola laut Indonesia belum rapih. Dia menemukan banyak kapal laut yang parkir tidak sesuai dengan jalurnya. 

Kondisi ini menjadi ancaman bagi infrastruktur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) karena rawan tersangkut dan putus. 

“Jalur [laut] tersebut kami kan sudah minta izin untuk menggelar kabel internet. Tetapi kenapa ada kapal yang parkir? parkir liar itu tidak hanya ada di darat juga di laut,” kata Syarif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Pemilik kapal sengaja memarkir kendaraannya di luar dari jalur karena ingin menghindari ongkos saat memarkir kapal di tempat yang telah ditentukan. 

“Kapal laut adalah tantangan terbesar saat pembangunan dan operasional,” kata Syarif.

Sekadar informasi, Palapa Ring Barat merupakan satu dari tiga paket SKKL Palapa Ring. Palapa Ring Barat menghubungkan 5 kota layanan, di daerah yang tidak terlayani oleh perusahaan telekomunikasi. Pada awal penggelarannya, pemerintah menggelontorkan dana Rp1,2 triliun untuk menggelar kabel tulang punggung sepanjang 2.124 kilometer.

Syarif menjelaskan kota-kota tersebut tidak dilayani karena dianggap tidak layak secara komersial. Palapa Ring juga hadir menghubungkan kota layanan dengan kota penghubung (interkoneksi) atau kota-kota yang ramai. 

“Jadi desain Palapa Ring memang melengkapi yang eksisting. Tetapi memang uniknya ini merupakan proyek Bakti, yang tidak langsung ke end user, sehingga setelah kami meresmikan internet suka ditanyakan kenapa lambat masuk ke pasar,” kata Syarif.