Pengamat: Tak Ada Logistik Bikin Mesin Politik Mak Rini di Pilbup Blitar Mogok

Pengamat: Tak Ada Logistik Bikin Mesin Politik Mak Rini di Pilbup Blitar Mogok

Blitar (beritajatim.com) – Pengamat politik dan sosial, M Trijanto menyebut kekalahan calon petahana Rini Syarifah atau Mak Rini dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024 ini disebabkan tidak adanya logistik. Hal itu berdampak pada mogok atau berhentinya mesin politik mendekati hari pencoblosan.

Imbasnya, Mak Rini tumbang di tangan sang rival, Rijanto. Kekalahannya pun bukan tipis namun telak.

Diketahui Mak Rini yang berpasangan dengan Abdul Ghoni hanya mendapatkan 137.706 suara. Tertinggal jauh dari rivalnya Rijanto-Beky yang mendapatkan 504.655 suara.

“Banyak informasi dari bawah yang menegaskan bahwa logistik menjelang hari pencoblosan tidak ada sehingga mesin politik stagnan alias berhenti total,” ungkap Trijanto, Jumat (6/12/2024).

Menurut Trijanto, kekalahan yang dialami oleh Mak Rini tersebut lumrah. Pasalnya dalam era demokrasi saat ini logistik menjadi penentu kemenangan seorang calon. Elektabilitas dan popularitas hanya menjadi pendukung dari logistik yang dimiliki oleh calon tersebut.

“Dalam era demokrasi kapitalis bin super-super liberal seperti saat ini, penentu kemenangan bukanlah elektabilitas, popularitas dan bahkan kapasitas, tapi isi tas. Artinya kesiapan logistik untuk memenangkan pertarungan bebas ini sangat menentukan,” bebernya.

Logistik menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh pemilih. Menurut Trijanto di era demokrasi yang kapitalis ini, masyarakat mempertimbangkan pilihannya berdasarkan logistik yang diberikan dari para calon.

Praktik demokrasi ini dipandang Trijanto sebagai sesuatu hal yang tidak sehat. Evaluasi yang menyeluruh dari partai politik, masyarakat hingga penyelenggara pun harus dilakukan, agar praktik demokrasi liberal yang ditentukan oleh logistik ini bisa dihapuskan.

“Pesta demokrasi super brutal, yang mana setiap calon diduga memang tidak mengedepankan aspek etika, moral dan norma sama sekali. Sekarang bayangkan, money politik dilarang dan ada sanksi pidananya secara tegas. Namun faktanya dalam pemilu legislatif dan eksekutif rata rata para pemenang selalu menggunakan money politik. Praktek demokrasi di negeri ini harus kita evaluasi, sehingga kedepannya nanti setiap pesta demokrasi akan mampu melahirkan figur pemimpin yang benar-benar mempunyai elektabilitas, kualitas dan kapasitas,” tandasnya. [owi/beq]