Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo – Gibran.
Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras.
Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.
“Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984,” kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).
Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP).
Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian.
“KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani,” ujar Khudori.
Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.
Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.
“Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik,” pungkasnya.