Pamekasan (beritajatim.com) – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuka lapak di area terlarang, menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan, sekalipun hal tersebut dinilai cukup dilematis.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman saat apel penertiban PKL di sepanjang Jl Jokotole, di sisi timur Arek Lancor Pamekasan, Rabu (11/6/2025). Dihadiri sejumlah instansi berbeda, di antaranya Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Diskop UKM Naker, TNI-Polri, serta beberapa instansi lainnya.
“Penertiban PKL ini merupakan kebijakan dilematis, satu sisi kita ingin ekonomi masyarakat tumbuh, sisi lainnya tata ruang kota dan ketertiban umum juga menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.
Selain itu pihaknya menilai jika keberadaan PKL di area terlarang dapat merusak wajah kota, dan tentunya mengganggu ketertiban umum. “Karena itu, penertiban ini harus dilakukan secara berkala demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Pamekasan,” ungkapnya.
“Perlu digarisbawahi jika penataan ini bukan semata-mata untuk menyingkirkan PKL, tetapi demi menciptakan suasana kota lebih nyaman, bersih dan layak huni. Sehingga penertiban ini kita lakukan dengan mengedepankan prinsip dialog dan kemanusiaan, bukan dengan kekerasan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan tiga indikator penting untuk mewujudkan kota maju dan sejahtera. “Tiga indikator ini mencakup kenyamanan kota, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi,” sambung Kiai Kholil.
“Kenyamanan kota bisa terwujud dengan menciptakan ruang publik yang kayak, infrastruktur memadai, serta akses transportasi yang mudah. Keberlanjutan lingkungan dapat terlihat dengan pengelolaan air dan sampah serta ruang terbuka hijau agar kota tetap bersih dan sehat, sedangkan peningkatkan ekonomi dengan mendorong hadirnya pusat bisnis yang menarik, pengembangan pariwisata, serta menarik investasi,” jelasnya.
Namun untuk menarik minat investor tidak cukup hanya dengan modal infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan stabilitas dan kondusivitas yang menjadi syarat mutlak. “Jangan harap investor datang jika tiap hari selalu gaduh, sehingga kita harus hidup damai dengan sesama maupun semua pihak,” imbuhnya.
“Selain sektor ekonomi dan tata kota, penting juga bagi kita untuk membangun aspek seni dan budaya lokal agar tetap berkembang sesuai etika sosial masyarakat. Sehingga kita juga harus menyiapkan destinasi wisata representatif dan memperkuat budaya lokal yang menjadi kebanggaan kita, hal ini penting menarik wisatawan sekaligus menjaga identitas Pamekasan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penataan PKL dilakukan rutin dan memastikan mereka tidak membuka lapak di area terlarang, tentunya dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik antara petugas dengan PKL.
“Kita ingin penataan ini berjalan tanpa kegaduhan dengan tetap mengedepankan pendekatan komunikasi kolaboratif dan humanis, jangan sampai ada adu fisik yang merugikan semua pihak. Dan kami harap penataan ini menjadi titik awal menciptakan kota yang maju, tertib, bersih dan membanggakan bagi Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]