Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menutup tahun anggaran 2025 dengan rapor keuangan yang impresif. Realisasi pendapatan daerah tercatat menembus angka Rp6,4 triliun, atau setara dengan 109 persen dari target awal sebesar Rp5,8 triliun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer. Capaian tersebut menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan program pembangunan di tahun 2026.
“Hingga akhir tahun anggaran 2025, secara keseluruhan pendapatan kita mencapai 109 persen. Ini merupakan hasil dari optimalisasi berbagai sektor pendapatan daerah,” terang Nurul Azizah, Sabtu (10/1/2026).
Data keuangan daerah menunjukkan performa positif di sektor PAD yang menyumbang Rp1,13 triliun (106 persen) dari target awal Rp1,06 triliun. Sementara itu, total pendapatan transfer mencapai Rp5,3 triliun.
Secara lebih detail, pendapatan transfer terbagi dalam tiga kategori utama, yakni Dana Perimbangan terealisasi Rp4,77 triliun atau mencapai 112 persen dari target. Kemudian, transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp405 miliar (97,04 persen), dan Transfer Antar Daerah terealisasi Rp125 miliar (94,24 persen).
Dari sisi belanja, Pemkab Bojonegoro berhasil merealisasikan Rp6,3 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu belanja yang direncanakan sebesar Rp7,87 triliun per 31 Desember 2025.
Menatap tahun 2026, Pemkab Bojonegoro telah menyusun postur APBD yang strategis. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,31 triliun, yang terdiri dari PAD Murni sebesar Rp1,86 triliun dan Dana Transfer sebesar Rp3,45 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp6,49 triliun. Meski terdapat selisih (defisit) antara pendapatan dan belanja, Nurul Azizah menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari skema perencanaan yang matang dan aman secara fiskal.
“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan angka defisit tersebut. Hal itu sudah kami perhitungkan secara cermat. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2025 sangat mencukupi untuk menutup selisih belanja tersebut,” tegasnya.
Dengan postur APBD yang dinilai sehat ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen memprioritaskan anggaran untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. [lus/but]