JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan bahwa dengan perubahan kebijakan dapat membalikkan kondisi ekonomi, namun dalam praktiknya, proses pemulihan tidak berlangsung semudah yang dibayangkan.
Ia menjelaskan bahwa pada periode Agustus hingga September 2025, kondisi ekonomi sempat melemah cukup tajam dan situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik apabila tidak segera direspons, mengingat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat memicu gejolak sosial.
“Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial politik akan tergangung. Demo itu bukan demo asal demo aja. Demo yang karena mencerminkan, Anda media susah, masyarakat susah, jadi kalau gitu, nantinya masyarakat sudah susah cari makanan,” ujarnya dalam acara semangat awal tahun 2026, Rabu, 14 Januari.
Menurut Purbaya, pemerintah memiliki berbagai instrumen survei untuk memantau kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan tersebut, langkah pembalikan kebijakan dinilai perlu dilakukan dan terbukti mampu memperbaiki kondisi ekonomi, meskipun tidak secepat perkiraan awal.
Purbaya menilai perlambatan ekonomi terjadi karena likuiditas di sistem perekonomian tidak mengalir optimal, meski perbankan memiliki dana, uang tersebut tidak sepenuhnya tersalurkan ke sektor riil.
Menurutnya kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal untuk mempercepat perputaran uang di perekonomian.
“Waktu langkah pertama saya, itu kan kenapa Anda susah, karena ekonominya lambat, karena ekonominya dicekik. Ada yang bilang nggak begitu, tapi kalau saya lihat uang di sistem, kering, bukan di bank-bank punya uang, tapi uangnya nggak di ekonomi, di sebelah sana taruhnya,” tuturnya.
Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa terdapat penyesuaian dan pengetatan di sisi kebijakan lain, khususnya kebijakan moneter.
“Saya pikir cepat, beberapa minggu pertama jalan, karena kan baru-baru balik.Tapi setelah itu ya ada rem-rem sedikit lah di sebelah sana,” jelasnya.
Oleh karena itu, Purbaya menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan Bank Indonesia terus dilakukan guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.
“Itu memang kita harus diskusi terus dengan pengambil kebijakan moneter Indonesia. Bank Indonesia. Mungkin mereka pandangannya beda, mungkin ilmunya beda, mungkin juga belum sinkron. Jadi agak direm sedikit,” ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa pada kuartal IV 2025, pertumbuhan ekonomi belum sekuat yang diharapkan karena masih adanya penyesuaian kebijakan dan dengan hasil koordinasi yang lebih intensif bersama bank sentral mulai menunjukkan titik temu.
“Tapi kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang udah dapet titik tengah lah. Gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik, dengan cara fiskal, moneter, lebih sinkron ke depannya,” jelasnya.
Ke depan, Purbaya optimistis dengan semakin sinkronnya kebijakan fiskal dan moneter, kinerja perekonomian nasional akan membaik.
Ia berharap pada 2026, pertumbuhan ekonomi dapat bergerak mendekati 6 persen, dengan tanda-tanda perbaikan mulai terlihat sejak kuartal I 2026.