Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat modernisasi sistem pengadaan barang/jasa kembali ditegaskan melalui gelaran E-Purchasing Awards 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setda Provinsi Jatim.
Acara tahunan ini menjadi ajang apresiasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga pelaku UMKM yang dinilai berhasil mengoptimalkan transaksi lewat platform pengadaan elektronik.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan pintu masuk penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi UMKM lokal.
“Penghargaan ini mengafirmasi komitmen kita bersama memperkuat reformasi digital. Katalog Versi 6 yang telah terintegrasi dengan berbagai lokapasar kini memberi peluang besar bagi percepatan layanan publik,” ujarnya.
Melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online), daerah-daerah di Jatim didorong aktif memaksimalkan Toko Daring sebagai sarana transaksi pemerintah dengan UMKM.
Dalam kategori pemerintah kota/kabupaten dengan total transaksi tertinggi menggunakan Jatim Bejo, Kota Surabaya keluar sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sidoarjo.
Kategori perangkat daerah dengan pemesanan terbesar juga mencatat dominasi OPD provinsi. Dinas Pendidikan Jatim berada di posisi pertama, diikuti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
Sementara itu, kategori transaksi terbanyak diraih Kota Kediri, disusul Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Adapun BPBD Jatim menjadi OPD dengan pemerataan penyedia paling luas.
Dukungan penuh datang dari LKPP RI yang menilai Jatim sebagai daerah dengan ekosistem digital paling progresif dalam e-purchasing.
Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyebut integrasi marketplace seperti Jatim Bejo mampu mempercepat proses pengadaan yang selama ini rumit.
“Pendekatan ini membuat pengadaan lebih cepat, kompetitif, dan terstandarisasi. Inovasi marketplace menjembatani kebutuhan spesifik daerah yang menuntut adaptasi cepat,” tegasnya.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6.
“Target kami jelas: seluruh pengadaan di Jatim dilakukan secara elektronik. Ketika UMKM ikut dalam pengadaan, ekonomi daerah ikut tumbuh,” ujarnya.
Sebagai salah satu marketplace terintegrasi dalam Katalog Elektronik V6, Mbizmarket menilai Jatim sebagai motor penting dalam digitalisasi pengadaan nasional.
CEO Mbizmarket Ryn MR Hermawan menyoroti inovasi pembayaran Virtual Account berbasis BI SNAP yang pertama dijalankan Pemprov Jatim bersama Bank Jatim.
“Komitmen Jatim memberi dorongan besar bagi percepatan transformasi e-purchasing di Indonesia,” katanya.
Program E-Purchasing Award Jatim Bejo 2025 dinilai tidak hanya memperkuat ekosistem digital daerah, tetapi juga memberi standar baru bagi percepatan transformasi pengadaan di tingkat nasional. (tok/ian)