Pemkot Mojokerto Tegaskan Komitmen Jamin Akses Layanan Kesehatan Lewat Skema PBID

Pemkot Mojokerto Tegaskan Komitmen Jamin Akses Layanan Kesehatan Lewat Skema PBID

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam acara Gathering Badan Usaha bertema “Kepatuhan Badan Usaha sebagai Pilar Jaminan Sosial yang Berkelanjutan” pada Senin (16/6/2025).

Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota Mojokerto—menyampaikan apresiasi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan seluruh badan usaha atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menegaskan bahwa Kota Mojokerto telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak 2018.

“Artinya, seluruh penduduk Kota Mojokerto telah terjamin dalam kepesertaan program JKN dan memiliki akses penuh terhadap layanan kesehatan,” ungkap Ning Ita.

Ning Ita juga menyoroti bahwa mayoritas peserta JKN di Mojokerto terdaftar melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), yakni iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saat ini, sekitar 43 persen dari total peserta BPJS Kesehatan di Mojokerto berasal dari kelompok PBID. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menekankan bahwa kontribusi badan usaha dalam program JKN merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan program JKN tak lepas dari peran strategis badan usaha dalam menjamin kesehatan para pekerja mereka. Sinergi dan kolaborasi ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” lanjutnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, badan usaha, maupun BPJS Kesehatan, untuk terus menjaga komitmen bersama dalam membangun sistem jaminan kesehatan nasional yang adil dan berkelanjutan.

“Butuh komitmen kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ini adalah wujud konkret kita membangun Indonesia dari daerah kita,” pungkasnya. [tin/beq]