Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik terbaik.
Acara penandatanganan MoU berlangsung di Balai Kota Malang, Rabu (4/12/2024), dengan dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan dan Kepala Kejari Kota Malang Tri Joko.
Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan amanat hukum. Tri Joko menegaskan, tugas Kejari tidak hanya terbatas pada ranah pidana, tetapi juga meliputi perdata, tata usaha negara, dan aspek hukum lainnya.
“Kolaborasi ini bertujuan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, pengganti UU Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 30 mengatur tugas dan fungsi kami, yang mencakup semua aspek berkonsekuensi hukum,” ujar Tri Joko.
Tri Joko menambahkan, kerja sama ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada Pemkot Malang. Selain itu, pihaknya berharap kolaborasi ini dapat mendukung pembangunan daerah dengan meminimalkan potensi kesalahan hukum dalam implementasi program dan kebijakan.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini demi kebaikan bersama dan kemajuan Kota Malang,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengapresiasi dukungan dari Kejari. Ia menyebut kerja sama ini sebagai pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Dengan MoU ini, kami bisa lebih memahami aspek hukum yang menjadi tanggung jawab kejaksaan. Sinergi ini membantu kami menyusun program yang sesuai aturan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Iwan.
Kolaborasi Pemkot dan Kejari sebelumnya telah membuahkan hasil positif, dan MoU ini diharapkan memperkuat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan dukungan hukum yang solid, Pemkot Malang berencana memaksimalkan dampak positif program pembangunan bagi masyarakat. [luc/beq]