Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana sebesar Rp3,2 miliar untuk membiayai program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025. Dana tersebut akan dibagi rata kepada 161 rumah penerima yang tersebar di tiga kecamatan, masing-masing mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran program ini. Tiga rumah yang ditinjau berada di Kelurahan Tosaren dan Semampir. Kondisi hunian yang dikunjungi disebut memprihatinkan: ada yang tanpa atap, lantai masih berupa tanah, hingga tidak memiliki kamar mandi.
“Nanti beliau-beliau ini akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, sejumlah Rp20 juta. Tujuannya untuk merenovasi rumah-rumah beliau, karena tadi kan kita lihat bersama bahwa ada yang rumahnya ternyata atapnya tidak ada sehingga ketika hujan itu banjir. Kemudian ibu Siti (Semampir) ini juga ternyata tidak punya kamar mandi, ada juga yang kamarnya tidak punya lantai,” kata Mbak Vinanda, Selasa (10/6/2025).
Melalui bantuan ini, Mbak Vinanda berharap masyarakat dapat hidup lebih layak dan aman di tempat tinggalnya masing-masing. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses penyaluran bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Saya juga titip pesan kepada bapak Lurah bapak Camat, bapak Perkim, bantuan sosial ini dan proses ini harus selalu diawasi sehingga betul-betul untuk membangun rumah. Jangan sampai ada potongan, karena tujuan diberikannya bantuan ini untuk meronavasi rumah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, Hery Purnomo, menegaskan bahwa proses pencairan bantuan akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, 100 rumah akan menerima dana renovasi dan didampingi petugas RTLH di setiap kelurahan.
“Insya Allah minggu ini, rencana realisasi pencarian bantuan berupa uang, kemudian nanti didampingi pendamping untuk merealisasikan pembangunan yang ada,” jelas Hery.
“Seperti yang disampaikan Mbak Wali, kita pastikan tidak ada potongan apapun dan kami dari Perkim juga akan turun mengawasi secara terus-terusan dan memastikan itu terbangun dengan nilai Rp20 juta,” tambahnya.
Sementara itu, 61 rumah lainnya masih dalam proses verifikasi. Hery mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan budaya lokal, khususnya kepercayaan sebagian masyarakat yang menghindari pembangunan pada bulan Suro dalam kalender Jawa.
“Dari 161 yang sudah kita siapkan 100. Yang 61 kita upayakan hari ini kita selesaikan administrasinya. Tapi untuk target kita akan data lagi, karena terkadang, mohon maaf orang Jawa kalau Suro, nah itu mundur. Kalau itu mundur uang juga tidak akan kami transfer dulu,” terangnya.
Untuk mendukung ekonomi lokal, tenaga kerja dan bahan bangunan diupayakan berasal dari lingkungan sekitar rumah penerima manfaat. Hery menyebut strategi ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat mikro.
“Tenaga kita ambilkan dari tenaga setempat, kanan kiri termasuk pembelian material, kanan kiri, tetangga kalau bisa. Kita upayakan terdekat sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan di sekitar,” tandasnya.
Dari 161 rumah yang akan direhabilitasi, sebanyak 23 unit berada di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren. Wilayah ini masuk dalam kawasan yang sedang difokuskan pemerintah untuk pengentasan permukiman kumuh, dengan prioritas perbaikan pada komponen atap, lantai, dan dinding (Aladin). [nm/but]