Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Workshop Aplikasi Data Sasaran 3B (Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD) pada Jumat (17/10/2025) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan akurasi data serta efektivitas distribusi program prioritas nasional tersebut.
Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr Muh. Fajri Mubasysyir, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/216/419.033/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengantisipasi dinamika data sasaran 3B yang berubah cepat, memastikan distribusi MBG berjalan efisien dan efektif, serta mengatur persebaran dapur Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) agar sesuai lokasi penerima manfaat,” ujarnya.
Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI dan menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Di Kota Kediri, program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 melalui tiga SPPG pertama di Tosaren, Dermo, dan Ngadirejo, dengan total penerima manfaat sebanyak 1.100 orang.
Kini jumlahnya meningkat pesat menjadi 24 SPPG yang tersebar di seluruh Kota Kediri, didukung oleh 620 kader dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) IMP Bangga Kencana.
Namun, dr Fajri mengungkapkan masih terdapat perbedaan data antara laporan kader dan SPPG. “Berdasarkan data terkini, sasaran terlayani versi kader berjumlah 2.830 orang, sedangkan versi SPPG mencapai 3.340 orang. Ada deviasi sekitar 510 data yang harus segera diselesaikan,” jelasnya.
Untuk menuntaskan perbedaan tersebut, Pemkot Kediri bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan aplikasi pencatatan data sasaran 3B yang akan memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan keakuratan data di lapangan.
Selain penguatan data, Pemkot Kediri juga menaruh perhatian besar terhadap aspek keamanan pangan dan izin sanitasi. Hal ini menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah yang menjadi pelajaran penting dalam penerapan standar kelayakan makanan MBG.
“Kami akan terus turun ke lapangan untuk memastikan semua dapur SPPG memenuhi standar sanitasi, agar pelaksanaan MBG di Kediri benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan menjamin seluruh penerima manfaat sehat serta selamat,” tegas dr Fajri.
Workshop ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, Koordinator Kader TPK, penyuluh KB, serta perwakilan kelurahan. Para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan pencatatan data secara tepat waktu dan akurat.
“Selamat mengikuti kegiatan ini, serap ilmunya dengan baik, dan mari bersama kita sukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi masa depan generasi yang lebih sehat dan kuat,” pungkas dr Fajri.
Melalui penerapan aplikasi 3B dan koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah. [nm/beq]