Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk program bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi siswa kelas XII dari keluarga prasejahtera. Program ini ditujukan untuk membantu 300 siswa agar memiliki peluang lebih besar menembus perguruan tinggi negeri (PTN).
Melalui Dinas Pendidikan, program tersebut menyasar siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2, serta kelompok rentan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menyebut kebijakan ini sebagai langkah intervensi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi kalangan kurang mampu.
“Anggaran yang kami siapkan sekitar Rp1,2 miliar untuk mendukung program bimbel gratis bagi siswa kelas 12 dari keluarga kurang mampu,” ujar Dindin, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan pendataan Cabang Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, sebanyak 300 siswa telah dipetakan sebagai calon penerima manfaat. Dengan skema tersebut, alokasi anggaran rata-rata mencapai sekitar Rp4 juta per siswa untuk durasi bimbingan selama tiga hingga empat bulan.
Dindin menjelaskan, program bimbel gratis ini direncanakan mulai berjalan pada akhir Januari 2026. Pemerintah berharap intervensi tersebut dapat meningkatkan kesiapan siswa dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
“Program ini direncanakan mulai berjalan pada akhir Januari. Harapannya, siswa bisa lebih siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi,” katanya.
Namun, pelaksanaan program dengan waktu yang relatif singkat menjelang ujian masuk PTN menjadi perhatian. Dengan sisa waktu kurang dari empat bulan, efektivitas bimbingan belajar dinilai sangat bergantung pada kualitas pengajar, ketepatan modul, serta metode pendampingan yang diterapkan.
Selain aspek akademik, tantangan lain yang dihadapi siswa prasejahtera adalah kesiapan mental dalam menghadapi persaingan seleksi nasional yang ketat. Intervensi di fase akhir pendidikan menengah ini menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada materi ujian, tetapi juga penguatan kepercayaan diri dan manajemen belajar.
Sebagai kebijakan publik, penggunaan anggaran Rp1,2 miliar tersebut juga menuntut mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas. Publik akan mencermati kredibilitas mitra penyelenggara bimbel, efisiensi penggunaan anggaran, serta indikator keberhasilan program.
“Harapannya, siswa bisa lebih siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi,” tambah Dindin.
Meski mendapat apresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu, keberhasilan program ini pada akhirnya tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa banyak siswa prasejahtera asal Kota Blitar yang berhasil memperoleh kursi di perguruan tinggi negeri. [owi/beq]