Sidoarjo (beritajatm.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam upaya mengoptimalkan cakupan layanan ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.2/6374/438.5.2/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Surat tersebut mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk para camat, untuk mendukung penuh dan mendorong keberhasilan pelaksanaan PKG di seluruh puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.
“Surat edaran ini bertujuan untuk menggerakkan semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar bersama-sama menyukseskan PKG sebagai bagian dari program preventif dan promotif layanan kesehatan,” ujar Bupati Subandi, Minggu (15/6/2025).
PKG mencakup berbagai layanan penting seperti pemeriksaan tekanan darah, antropometri, gula darah, risiko jantung, fungsi ginjal, deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan TBC (Tb), dan kesehatan jiwa. Program ini terbuka bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo tanpa biaya alias gratis.
Hingga Juni 2025, sebanyak 148.508 warga telah mendapatkan fasilitas PKG. Jumlah ini baru mencapai 8,053 persen dari target 36 persen cakupan PKG tahun ini. Pemerintah daerah terus mendorong partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk memanfaatkan program ini.
PKG dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan siklus hidup dan kelompok usia masyarakat. Beberapa kategori pelaksanaannya antara lain:
PKG Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi, anak usia prasekolah hingga usia 6 tahun, dewasa, dan lansia. Layanan ini bisa diakses baik saat ulang tahun maupun di luar tanggal ulang tahun.
PKG Sekolah, diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilaksanakan rutin setiap tahun ajaran baru.
PKG Khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pemeriksaannya dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Dalam SE tersebut, Bupati Subandi juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo agar memastikan ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) demi menunjang kelancaran PKG. Selain itu, organisasi profesi juga diminta terlibat aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan program ini.
Dukungan lintas sektor pun ditekankan dalam surat edaran ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sidoarjo diminta untuk menetapkan sasaran penerima PKG serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal verifikasi dan validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan dalam pendaftaran.
Lebih jauh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan dan menggerakkan warga untuk berpartisipasi.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga turut berperan dengan menyosialisasikan program PKG ke semua satuan pendidikan serta memastikan pelaksanaan PKG di PAUD/TK, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru.
Sektor perizinan dan ketenagakerjaan juga tidak luput dari instruksi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja diminta untuk menghimbau pelaku usaha dan perusahaan agar mendukung pelaksanaan PKG di puskesmas terdekat, baik bagi masyarakat umum maupun karyawan.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo mendapat tugas untuk menyosialisasikan PKG di lingkungan madrasah, pondok pesantren, serta kepada para calon pengantin yang tengah mengurus pernikahan.
Tak kalah penting, para Camat di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo turut diminta menggerakkan masyarakat di wilayahnya. Mereka diimbau melibatkan lurah, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan PKG sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan tercapainya cakupan maksimal PKG demi meningkatkan derajat kesehatan warga secara menyeluruh. [isa/suf]