Pasuruan (beritajatim.com) – Langkah Kementerian Sosial RI melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial memicu perhatian publik di berbagai daerah. Secara nasional, sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan.
Di tengah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan data KPM penerima bantuan sosial di wilayahnya tetap aman. Tidak satu pun KPM di Kabupaten Pasuruan yang terdampak pencoretan data bantuan sosial pada penyesuaian tingkat nasional tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial terus diperketat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Untuk Kabupaten Pasuruan tidak ada KPM yang tercoret, namun verifikasi dan validasi tetap kami lakukan secara berkelanjutan,” ujar Fathurrahman.
Salah satu program bantuan yang masih terus dipantau penyalurannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat. Total penerima BLT Kesra di Kabupaten Pasuruan saat ini mencapai sekitar 60 ribu KPM yang tersebar di seluruh kecamatan.
Fathurrahman menjelaskan bahwa dalam praktiknya tidak seluruh bantuan terserap sepenuhnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.
“Ada KPM yang tidak mengambil bantuan karena sudah pindah domisili atau kondisi ekonominya membaik,” katanya.
Ia menyebut fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Bangil dan Purwodadi. Selain itu, sebagian KPM juga tercatat mengalami graduasi, yakni berpindah dari kelompok desil bawah ke desil yang lebih tinggi.
Proses verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan melibatkan pendamping sosial serta mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penentuan kelayakan penerima bantuan sosial, BPS menggunakan 14 indikator kemiskinan sebagai dasar penilaian.
Fathurrahman menegaskan pembaruan data harus terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
“Kami ingin bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga ketelitian data menjadi kunci utama,” tegasnya. [ada/beq]