Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat, (13/6/2025). Ketiganya dianggap memiliki nilai strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan daerah, serta peningkatan pelayanan publik.
Tiga Raperda yang disampaikan Bupati Nanik Endang Rusminiarti tersebut meliputi:
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lawu Tirta
Dalam penjelasannya, Bupati menyatakan bahwa seluruh Raperda ini disusun berdasarkan urgensi regulasi dan kebutuhan aktual pemerintahan daerah.
“Ketiga Raperda ini sangat penting untuk memperkuat fondasi regulasi daerah, menjawab tantangan saat ini, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Nanik, Senin (16/3/2025).
1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Raperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD tahun sebelumnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
“Ini adalah bentuk akuntabilitas publik. Kami bersyukur opini WTP berhasil kita pertahankan, namun tentu masih ada catatan dari BPK yang harus kita benahi bersama,” terang Bupati.
2. Raperda Perubahan Perda Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Magetan dinilai memiliki potensi bencana tinggi, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 menempatkan Magetan pada kelas risiko sedang dengan skor 98,12.
“Kami menilai bahwa BPBD perlu ditingkatkan dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A agar mampu bekerja lebih efektif dalam mitigasi dan penanganan bencana,” ujar Bupati Nanik.
Perubahan mencakup penyesuaian struktur organisasi, jabatan struktural, serta penambahan pasal tentang tugas pokok dan fungsi serta perencanaan anggaran.
3. Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta
Raperda ini merupakan penyesuaian atas terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola dan daya saing Perumdam Lawu Tirta dalam pelayanan air bersih.
“Kami ingin agar Perumdam Lawu Tirta menjadi perusahaan daerah yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, sesuai tuntutan regulasi baru dan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam Raperda ini, modal dasar Perumdam ditetapkan sebesar Rp200 miliar, dengan modal disetor per 2024 sebesar Rp108,87 miliar. Raperda ini juga mengatur mekanisme pelaporan, pembagian laba, kerjasama, serta kemungkinan penggabungan atau pembubaran badan usaha.
Ketiga Raperda ini akan segera memasuki tahap pembahasan bersama DPRD dan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.
“Besar harapan saya agar ketiga Raperda ini dapat segera dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Magetan,” pungkas Bupati Nanik Endang Rusminiarti. [fiq/beq]