Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengungkap masih menemukan keberadaan data pemilih hantu dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan III tahun 2025. Temuan ini menunjukkan masih adanya persoalan validitas data kependudukan yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang juga melaporkan hal serupa. Dari hasil uji petik pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan, ditemukan sejumlah pemilih fiktif yang tercatat dalam daftar resmi.
Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lumajang, Nurul Alfiy, membenarkan masih adanya data penduduk yang tidak sinkron dengan kondisi faktual di lapangan.
“Ada temuan data orang meninggal tapi masih aktif sebagai pemilih. Sebaliknya, banyak juga warga yang masih hidup tapi dilaporkan meninggal. Jadinya banyak keluhan yang masuk tentang tidak bisa diaksesnya data karena dianggap sudah meninggal oleh sistem,” ujar Nurul, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, akar persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian anggota keluarga. Tanpa laporan resmi, pihak Disdukcapil tidak bisa melakukan penghapusan data dari sistem kependudukan.
“Kalau tidak ada laporan meninggal, kami tidak berani mengutak-atik data. Inilah yang kami harapkan memang laporan dari keluarga, bukan hanya RT atau desa,” tambahnya.
Nurul menambahkan, fenomena pemilih hantu di Lumajang juga diperparah oleh perubahan kebijakan terkait penerima manfaat santunan kematian. Pada tahun 2023, setiap warga yang meninggal berhak mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat lebih aktif mengurus akta kematian.
Namun, sejak 2024, bantuan tersebut hanya diberikan kepada keluarga dari kelompok masyarakat miskin.
“Akibatnya jumlah pengajuan akta kematian ikut menurun drastis,” ungkap Nurul.
Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Disdukcapil, Bawaslu, dan masyarakat dalam menjaga keakuratan data pemilih, agar pelaksanaan Pemilu di Lumajang berjalan lebih transparan dan akuntabel. [has/beq]