Bojonegoro (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro optimis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan melonjak signifikan.
Meski sisa waktu terbilang singkat, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Edi Susanto, memproyeksikan serapan anggaran daerah akan menyentuh angka 83,75 persen pada Desember nanti.
Edi menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kalkulasi akumulatif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Mesin birokrasi saat ini diklaim sedang bekerja ekstra keras untuk menuntaskan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan.
“Kalau dari masing-masing OPD se-Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan, total serapan hingga akhir tahun sekitar 83,75 persen,” ungkap Edi Susanto, Kamis (27/11/2025).
Ia tidak menampik jika saat ini masih ada beberapa OPD yang terlihat memiliki serapan rendah. Namun, menurut Edi, hal itu lebih dikarenakan proses administrasi dan pengerjaan kegiatan yang masih berlangsung di lapangan. Ia meyakini, grafik realisasi akan menanjak tajam begitu seluruh proses rampung di bulan terakhir.
“OPD yang serapan rendah, beberapa sudah berproses semua. Kita berharap di akhir Desember sudah ada perubahan yang signifikan,” tambahnya.
Mengacu pada data per 25 November 2025, realisasi APBD Bojonegoro tercatat masih berada di angka 51,56 persen. Dari total kekuatan APBD sebesar Rp7,8 triliun, anggaran yang baru berhasil dibelanjakan menyentuh angka Rp4,02 triliun (Rp4.022.923.488.271).
Kondisi ini sempat menempatkan Bojonegoro dalam daftar sorotan nasional sebagai salah satu dari 20 daerah dengan serapan APBD terendah se-Indonesia, sekaligus yang terendah di Jawa Timur pada periode tersebut.
Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, sempat menyuarakan pesimismenya. Ia menilai, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun berisiko mengurangi kualitas hasil pembangunan dan dampak ekonominya bagi masyarakat.
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program. Kalau serapan dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Umar beberapa waktu lalu. [lus/aje]