Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan anggaran difokuskan pada sejumlah pos, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Jakfar, mengatakan kebijakan efisiensi ini menyusul turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Pengurangan itu sebenarnya sudah terjadi tahun ini. Namun di tahun 2026 akan lebih besar lagi. Kegiatan yang tidak begitu urgent dan penting bisa dikurangi atau dihilangkan. Terutama kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk dana perjalanan dinas,” kata Fauzan, Jumat (12/9/2025).
Meski begitu, Fauzan menegaskan program prioritas tetap dijalankan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, serta program nasional seperti ketahanan pangan tidak akan dikorbankan.
Selain efisiensi, Pemkab Bangkalan juga menyiapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar fiskal daerah lebih mandiri. Salah satunya melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Retribusi dan Pajak Daerah (PRPD).
“Kita harus memiliki kreativitas dan inovasi untuk menguatkan fiskal daerah dengan mandiri. PAD harus ditingkatkan, tapi caranya juga tidak boleh sembarangan dan jangan memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat hanya mengalokasikan TKD sekitar Rp650 triliun pada 2026, turun tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp850 triliun. Penurunan ini tercatat sebagai yang terdalam dalam 10 tahun terakhir.
Terkait besaran penurunan TKD yang akan diterima Bangkalan, Fauzan menyebut masih menunggu kepastian. Saat ini Pemkab bersama DPRD masih membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026. [sar/beq]