Pemkab Bangkalan Luncurkan Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana 2026, Anggaran Jadi Sorotan

Pemkab Bangkalan Luncurkan Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana 2026, Anggaran Jadi Sorotan

Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan resmi merancang peluncuran program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026. Program strategis ini menyasar siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera di tingkat desa guna memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan tinggi.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa inisiatif ini diambil untuk mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini terkendala faktor ekonomi. Pemkab berkomitmen untuk melakukan penyisiran data secara akurat agar bantuan jatuh ke tangan yang tepat.

“Kami akan menyisir siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di tiap desa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Lukman, Sabtu (27/12/2025).

Meski memiliki visi besar, realisasi program ini menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan. Pada tahap awal, program hanya mampu menjangkau 189 desa dari total 281 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Total anggaran yang dialokasikan tercatat sebesar Rp 650 juta.

Jika dihitung secara rata-rata, setiap desa hanya akan mendapatkan alokasi sekitar Rp 3,4 juta. Angka ini memicu diskusi publik mengenai kecukupan dana untuk mengover biaya kuliah seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya hidup, hingga kebutuhan akademik mahasiswa lainnya dalam jangka panjang.

Menanggapi keraguan tersebut, Bupati Lukman Hakim menjelaskan bahwa penetapan jumlah penerima dan besaran dana saat ini telah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ia menyebut langkah ini sebagai fondasi awal yang akan dievaluasi secara berkala.

“Kita lakukan bertahap dulu sesuai kemampuan anggaran daerah,” ucap Lukman menanggapi keterbatasan cakupan penerima beasiswa tersebut.

Terkait teknis seleksi, Pemkab Bangkalan memastikan akan melibatkan perangkat desa untuk melakukan verifikasi faktual. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan prinsip keadilan sosial tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Kami ingin memastikan penerimanya benar-benar dari keluarga prasejahtera. Karena itu, desa akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon penerima,” katanya menambahkan.

Dalam implementasinya, Pemkab Bangkalan berencana membangun sinergi dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, baik di Pulau Madura maupun di Jawa Timur. Beberapa institusi yang dibidik antara lain Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hingga Universitas Airlangga (Unair).

Keberhasilan program ini nantinya akan sangat bergantung pada transparansi proses seleksi serta keberlanjutan komitmen anggaran di tahun-tahun mendatang. Pemkab berharap, meski dimulai dengan keterbatasan, program ini mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pelosok desa. [sar/ian]