Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

Jakarta –

Pemerintah sedang menyiapkan pendaftaran keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Targetnya, persiapan tersebut bisa selesai Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 26 sektor atau bidang yang harus disesuaikan regulasinya dengan ketentuan OECD, mayoritas telah selesai dilaksanakan mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, sistem keuangan, penindakan korupsi dan terkait lingkungan.

“Beberapa sudah in line dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar dan ada juga yang masih belum. Jadi itu yang tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia untuk OECD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan initial memorandum akan dibawa atau diserahkan dalam sidang pertemuan menteri pada awal Juni 2025 untuk direview oleh pihak OECD.

“Kita akan selesaikan (initial memorandum) di akhir Maret. Akhir Maret nanti berarti kan semua initial memorandum sudah selesai, kita kompilasi, kita bahas lagi, kita matangkan. Nanti awal Juni sudah kita serahkan ke mereka,” kata Susiwijono dalam kesempatan yang sama.

Dokumen initial memorandum berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Penyusunan initial memorandum dilaksanakan oleh Timnas OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga (K/L) dengan 26 komite. Setelah dokumen diserahkan, kata Susiwijono, tim dari OECD akan datang ke Indonesia pada awal 2026 untuk melakukan penilaian.

“Kalau initial memorandum sudah diserahkan, nanti akan direview oleh mereka. Nah biasanya enam bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia melakukan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini,” beber Susiwijono.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno usai hadir rapat menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Target itu lebih cepat dari pengalaman negara-negara lain yang butuh waktu 4-8 tahun.

“Ya kalau targetnya sih tiga tahun ya seperti kata Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), tapi kan kita nggak tahu proses teknisnya,” ucap Arif.

(ada/hns)