Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak kendor untuk mengembangkan sektor pariwisata di tengah pemangkasan anggaran daerah.
“Kondisi anggaran (Dinas Pariwisata) dibanding 2024 stagnan. Awal pembahasan APBD 2025, kami berusaha tingkatkan menjadi Rp 33 miliar dari semula Rp 18 miliar,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (3/5/2025).
Dengan kenaikan anggaran tersebut, Komisi B berharap sektor pariwisata dan kebudayaan lebih terdongkrak. “Namun dengan adanya efisiensi, anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan turun jadi Rp 18 miliar lagi,” kata Nugroho.
Nugroho meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menurunkan kinerja karena pemangkasan tersebut, terutama untuk mendukung kelangsungan usaha wisata masyarakat.
“Pelaku usaha dan stakeholder perlu disatukan lagi. Kami usulkan adanya table top atau FGD (Forum Group Discussion) untuk membahas keberlangsungan pariwisata di Jember,” kata Nugroho.
Jember memiliki 112 tujuan wisata dan budaya. “Tapi menjual potensi wisata di Jember masih sangat sulit. Banyak yang tidak tertarik datang ke Jember. Masalah dan solusinya perlu dibahas bersama,” kata Nugroho.
Nugroho juga berharap suara pelaku seni budaya dan pariwisata yang menolak penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga didengarkan oleh pemerintah daerah.
“Karakteristik wisata budaya dengan olahraga sangat berbeda. Sektor pariwisata lebih banyak memiliki unsur alam dan industrialisasi yang menyentuh perekonomian. Sektor Olahraga membentuk prestasi atlet,” kata Nugroho.
Sementara itu sektor kebudayaan, lanjut Nugroho, lebih menekankan kesinambungan tradisi. “Teman-teman pelaku seni budaya khawatir nilai-nilai tradisi itu tidak bisa dilindungi. Jangan sampai ketika terjadi penggabungan, kebudayaan teracuhkan,” katanya. [wir]